_
Home / Sumut / DIPA Pemprovsu Tahun 2020 Sebesar Rp7,9 Triliun
foto: Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu

DIPA Pemprovsu Tahun 2020 Sebesar Rp7,9 Triliun

JAKARTA, Waspada.co.id – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi, menerima dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2020 bersama beberapa kepala daerah lainnya dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11).

Tahun 2020, Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) mendapat alokasi anggaran sebesar Rp7.915.875.054.000. Antara lain, terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak Rp406.297.261.000, Dana Alokasi Khusus Fisik Rp498.388.442.000, dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Rp4.247.821.553.000.

Total keseluruhan yang diterima Pemprovsu dan 33 Pemkab/Pemko di Sumut sebesar Rp43.800.052.888.000, yang terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak Rp1.399.807.392.000, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Rp136.639.735.000, Dana Alokasi Umum Rp25.606.674.424.000, Dana Alokasi Khusus Fisik Rp3.636.636.380.000, Dana Alokasi Khusus Non Fisik Rp8.014.535.797.000, Dana Insentif Daerah Rp451.631.081.000 serta Dana Desa Rp4.554.128.079.000.

Gubernur menyampaikan bahwa anggaran tersebut harus digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Anggaran ini juga dapat dimanfaatkan untuk mendorong percepatan pembangunan di Sumut.

“Anggaran ini akan kita pastikan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pembangunan, untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Sumut,” ujar Edy.

Tetang pesan Presiden Jokowi agar para pejabat negara di pusat dan daerah segera membelanjakan anggaran tersebut dengan cepat, Edy sangat menyambut baik. Menurutnya, hal itu memang harus dilakukan, agar anggaran yang tersedia dapat terserap dengan baik untuk pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Tentu kita akan melaksanakan pesan Presiden tersebut dengan sebaik-baiknya, untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Presiden Jokowi mengatakan ada anggaran sekira Rp900 triliun untuk belanja kementerian dan lembaga, sedangkan transfer ke daerah dan Dana Desa dialokasikan sebesar Rp856 triliun. Jokowi meminta para pejabat meninggalkan kebiasaan lama dengan membelanjakan anggaran di akhir tahun karena dapat berdampak buruk terhadap proses pembangunan.

“Belanja secepat-cepatnya. Saya harapkan jangan sampai yang kemarin saya sampaikan, November masih ada Rp31 triliun dalam proses e-tendering, ini konstruksi. Sebab itu, mulailah sejak Januari tahun depan ini. Penggunaan belanja APBN itu,” kata Jokowi. (wol/aa/data3)

editor AUSTIN TUMENGKOL

Check Also

Wagubsu: Korupsi Itu Musuh Kita Bersama

JAKARTA, Waspada.co.id – Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu), Musa Rajekshah, menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Sedunia ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.