Benarkah Airlangga Tak Pernah Libatkan Ketua Dewan Pembina Ambil Keputusan Strategis?

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (Foto: Bayu Septianto/Okezone)

JAKARTA , Waspada.co.id– Gaya kepemimpinan Airlangga Hartarto di Partai Golkar terus mendapat sorotan. Khususnya, perihal komunikasi antara Airlangga dan Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie (Ical) dalam mengambil keputusan strategis.

Kader muda Golkar, Almanzo Bonara mengatakan, momentum Munas menjadi kesempatan untuk menyelesaikan dan memperbaiki persoalan partai. Serta semangat demokrasi yang sehat dan bermartabat harus tetap bergulir.

Almanzo menilai, saat ini banyak pencapaian partai yang tidak sesuai target partai dan tidak ada langkah evaluasi, serta banyak kebijakan partai yang melanggar mekanisme dan berlawanan dengan azas organisasi.

Ical sebagai ketua dewan pembina tak diajak bicara soal menteri dari Golkar. Begitu juga soal penetapan orang-orang di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR, tidak melalui rapat pleno.

“Sebagai contoh penetapan AKD DPR yang tidak melalui rapat pleno. selanjutnya penetapan rekomendasi kabinet juga tanpa melalui rapat pleno dan tanpa sepengetahuan ketua dewan pembina serta pelanggaran-pelanggaran lainnya,” jelas Almanzo kepada merdeka.com, Selasa (5/11).

Di satu sisi, lanjut dia, menghadapi konstalasi politik nasional saat ini, Partai Golkar juga terlihat menjadi partai yang usang dan kaku dalam menyampaikan pikiran-pikiran partai kepada rakyat. Sehingga dirinya menilai, kepemimpinan Airlangga Hartarto telah gagal menjalankan roda organisasi Partai Golkar termasuk gagal dalam meraih target-target partai yang diputuskan sebelumnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, perlu ada langkah untuk memperbaiki Partai Golkar dari penanganan tata kerja partai yang amburadul dan berantakan seperti saat ini. Forum munas harus mengasilkan kepemimpinan baru Partai Golkar yang mampu menata kembali tata kerja partai agar roda organinasi dapat bergerak secara nomal dan sehat.

“Saya kira jika pola tata kelola partai tidak segera diperbaiki maka akan merugikan Partai Golkar dalam melakukan langkah-langkah konsolidasi partai ke depan,” tutup dia. (merdeka/ags/data3)