UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 Resmi Berlaku

Gedung KPK. (Foto: Dok Okezone.com/Puteranegara Batubara)
agregasi

 

JAKARTA – Direktorat Pengundangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah resmi‎ mencatatkan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru hasil revisi ke lembaran negara. UU KPK yang baru tercatat dengan nomor 19 Tahun 2019.

“Info dari Direktorat Pengundangan Ditjen PP, UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata Direktur Harmonisasi Perundang-undangan Kemenkumham, Yunan Hilmy saat dikonfirmasi Okezone, Jumat (18/10/2019).

Menurut Yunan, UU hasil revisi telah resmi diundangkan pada Kamis, 17 Oktober 2019, kemarin. Hal itu sejalan dengan aturan‎ pembentukan perundangan-undangan.

“LN Nomor 197, TLN Nomor 6409, diundangkan tanggal 17 Oktober 2019,” ucap Yunan.

Sekadar informasi, UU KPK baru hasil revisi yang banyak menuai polemik resmi diberlakukan pada Kamis, 17 Oktober 2019. Meskipun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menandatangani aturan tersebut.

Sesuai aturan yang berlaku, UU tersebut akan resmi berlaku setelah 30 hari pasca-paripurna DPR dan pemerintah mengesahkannya, meskipun belum ada tanda tangan Presiden.

Di sisi lain, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah ‎mengaku pihaknya telah mendapat informasi terkait dengan penomoran UU KPK yang baru pada pagi ini. Kendati demikian, KPK belum mendapat salinan resmi UU KPK baru yang sudah diundangkan tersebut.

“Dokumen UU 19 Tahun 2019 tersebut belum kami dapatkan sampai saat ini. Nanti jika sudah didapatkan akan segera dibahas,” kata Febri terpisah.