Polres Tobasa Hentikan Proyek Pembangunan Jalan Desa Pararungan

WOL Photo
Iklan

TOBASA, Waspada.co.id – Pemerintah Desa Pararungan tengah membangun jalan paralel penghubung antar desa sepanjang 15 km dengan menelan biaya Rp549 juta yang bersumber dari dana desa.

Namun, proses pembangunan jalan itu dihentikan Polres Tobasa, setelah adanya laporan dari Dinas Kehutanan karena lokasi telah membelah kawasan hutan lindung di Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir.

Laporan Dishut ini berdasarkan STPL/175/VIII/2019/SU/IBB tanggal 15 Agustus 2019. Kedua lembaga itu melaporkan soal pembukaan jalan desa tanpa mengantongi izin pinjam pakai dari dinas kehutanan mengenai kawasan hutan lindung.

”Iya pak kami tinggal melakukan gelar perkara terhadap kasus tersebut dan dijadwalkan Rabu esok,” kata Kasat Reskrim Polres Tobasa, AKP Nelson Sipahutar, Selasa (30/10).

Namun sayangnya, Nelson belum mau mengomentari apakah barang bukti dua unit alat berat di lokasi pembukaan jalan sudah disita polisi atau belum.

iklan

Konon kabarnya, dua alat berat itu sudah tak tampak lagi di areal hutan lindung. Padahal saat pengerjaan pembukaan jalan dihentikan polisi, dua unit traktor masih ada.

Proyek ini juga diduga menyalahi aturan. Sesuai peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), ketika masih dijabat Eko Putro Sandjojo, ditegaskan mulai 2018 kontraktor tidak boleh mengerjakan proyek dana desa. Sebab dana desa hanya boleh dikerjakan masyarakat desa secara swakelola.

“Tahun depan kami tidak mau ada proyek dana desa yang dikerjakan dengan kontraktor lagi. Dana desa harus dikerjakan secara swakelola dan 30 persen dana desa harus dipakai untuk upah,” tegasnya setahun lalu.

Eko berharap, dengan menggunakan dana desa secara swakelola ekonomi masyarakat terangkat, termasuk income warga desa juga meningkat.

Peningkatan ekonomi warga desa, lanjut Eko, bisa terealisasi bila penggunanya bersentuhan langsung. Sementara pembukaan Jalan Desa Pararungan dikerjakan oleh CV Inti Jaya milik Jojor Napitupulu.

Sebelumnya, Kepala KPH IV Balige, L Arifin Sitorus, mengatakan sudah dua kali anggotanya meminta kepada kepala Desa Pararungan untuk menghentikan pembukaan jalan yang sudah masuk ke kawasan hutan lindung dan Hutan Marga Satwa.

”Namun tak diindahkan, hingga dua kali anggota kita turun. Karena personil sedikit, tidak memungkinkan untuk menahan dua unit alat berat yang digunakan,” pungkasnya.(wol/lvz/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

Iklan