_
Home / Sumut / Pemprovsu Tidak Pernah Hambat Upaya Penegakan Hukum
foto: Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu

Pemprovsu Tidak Pernah Hambat Upaya Penegakan Hukum

MEDAN, Waspada.co.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) mendukung setiap upaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum di daerah ini, termasuk pemberantasan korupsi.

Sejak awal kepemimpinannya, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi menegaskan bahwa Pemprovsu harus bebas korupsi. Kepala Biro (Karo) Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumut (Setdaprovsu), Andy Faisal, menegaskan Pemprovsu tidak pernah menghambat atau menghalangi upaya penegakan hukum oleh aparat, baik perkara pidana khusus maupun umum.

“Tidak benar Pemprovsu menghambat dan/atau menghalangi proses lidik/sidik aparatur penegak hukum. Kita justru mendukung setiap upaya penegakan hukum di daerah ini,” ujar Andy kepada wartawan, Jumat (18/10).

Hal tersebut disampaikan Andy terkait Surat Edaran Pemprovsu Nomor 180/8883/2019 perihal Pemeriksaan ASN Terkait Pengaduan Masyarakat, tertanggal 30 Agustus 2019 yang ditandatangani Sekdaprovsu Dr Hj Sabrina. Menurut Andy, surat tersebut sama sekali tidak bermaksud menghalangi upaya penegakan hukum, melainkan untuk tertib administrasi.

Mengacu pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Andy menuturkan tidak ada keharusan bagi ASN yang dipanggil untuk dimintai keterangan oleh Penyelidik/Penyidik Kepolisian RI, Kejaksaan, dan KPK terkait perkara pidana memperoleh izin terlebih dahulu dari Gubernur.

“Bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan kontrol atau pengawasan terhadap ASN di lingkungan Pemprov Sumut dipandang perlu menerbitkan surat aquo (tersebut),” kata Andy.

Pemprovsu, menurut Andy, menyadari bahwa untuk menghindari perbuatan yang dikategorikan sebagai “sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan penyidikan terhadap para saksi dalam perkara korupsi”, sebagaimana dimaksud Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo.

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memerintahkan kepada seluruh ASN di lingkungan Pemprovsu mengikuti beberapa ketentuan, di antaranya, sebelum menghadiri permintaan keterangan, terlebih dahulu melapor kepada Sekdaprovsu cq Kepala Biro Hukum, untuk seterusnya diterbitkan Surat Perintah Tugas kepada ASN yang dimintai keterangan.

Kemudian, pemberian keterangan dilakukan sesuai dengan Hukum Acara Pidana (vide Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981). Pemberian keterangan tersebut dapat didampingi oleh Biro Hukum Setdaprov Sumut serta melaporkan hasil permintaan keterangan kepada Gubsu cq Kepala Biro Hukum.

“Terkait hal ini, kami sudah berkoordinasi dengan Jaksa Tinggi. Dan perlu diketahui juga dalam waktu dekat seluruh pimpinan OPD di wilayah hukum Sumut akan diberikan pembekalan oleh Jaksa Tinggi terkait masalah yang sama,” katanya. (wol/aa/data1)

editor AUSTIN TUMENGKOL

Check Also

Pemberantasan TPPO Perlu Sinergi dan Kerja Sama Semua Pihak

MEDAN, Waspada.co.id – Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan luar biasa yang bersifat lintas ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.