Parpol Tolak Perppu, KPK Ingatkan Pelemahan Pemberantasan Korupsi

Jubir KPK Febri Diansyah (Foto: Okezone)
agregasi

 

JAKARTA – ‎Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem, Surya Paloh menyebut seluruh partai politik (parpol) pengusung Presiden Joko Widodo (Jokowi) sepakat tidak akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mencabut revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menanggapi hal tersebut, KPK menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi untuk menerbitkan atau tidaknya Perppu. Akan tetapi, KPK mengingatkan soal potensi pelemahan kerja pemberantasan korupsi jika Perppu tersebut tidak diterbitkan.

“Jika memang ada keinginan melakukan penyelamatan terhadap pemberantasan korupsi dengan jalur penerbitan Perppu, kami hargai hal tersebut,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (4/10/2019).

Kata Febri, saat ini KPK berada pada posisi untuk menunggu hasil keputusan Presiden Jokowi. Kendati demikian, menurut Febri, Rancangan UU yang telah disepakati oleh DPR dan pemerintah masih banyak poin yang justru melemahkan kerja KPK.

“Yang perlu dipahami, dari indentifikasi KPK, pada RUU perubahan ketiga UU KPK yang baru disahkan di paripurna DPR beberapa waktu yang lalu tersebut, terdapat setidaknya 26 poin yang beresiko melemahkan kerja KPK,” kata Febri.

“Dan apakah hal ini akan dibiarkan atau dilakukan penyelamatan melalui Perppu, kami serahkan pada Presiden,” imbuhnya.

KPK pasrah terhadap keputusan yang akan diambil Presiden ‎Jokowi terhadap penerbitan Perppu untuk mencabut revisi UU KPK. Saat ini, kata Febri, KPK hanya bisa bekerja semaksimal mungkin untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“Yang bisa dilakukan KPK saat ini adalah bekerja sebaik-baiknya melakukan pemberantasan korupsi dengan UU yang ada. Dan juga secara paralel melakukan mitigasi resiko lebih jauh adanya potensi kerusakan terhadap KPK jika RUU tersebut mulai berlaku,” katanya.