KPK Duga Uang OTT untuk Bayar Biaya Travel Rp 800 juta, Keluarga Eldin ke Jepang

istimewa

Waspada.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Wali Kota Medan, Tengku Dzulmi Eldin (TDE) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dengan proyek dan jabatan pada Pemerintah Kota Medan tahun 2019.

Dikabarkan, penangkapan ini terkait pengutipan dana untuk menutupi APBD Kota Medan senilai Rp800 juta yang terpakai saat kunjungan ke Ichikawa Jepang, dalam rangka sister city.

Pada foto yang beredar, kunjungan Dzulmi Eldin ke Ichikawa didampingi sejumlah pejabat yakni, Asisten Pemerintahan dan Sosial Setdako Medan Musaddad Nasution, Kadis Perhubungan Kota Medan Iswar Lubis, Hj Rita Maharani (istri Eldin) dan kedua anaknya, satu di antaranya anggota DPRD periode 2019-2024 dari Partai Nasdem T Edriansyah Rendy.

Dalam paparan KPK, perkara tersebut bermula pada bulan Juli 2019 TDE (Dzulmi Eldin)melakukan perjalanan dinas ke Ichikawa Jepang didampingi beberapa kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Perjalanan dinas ini dalam rangka kerjasama sister city antara Kota Medan dan Kota Ichikawa di Jepang. Dalam perjalanan dinas tersebut, di luar rombongan Pemerintah Kota Medan, TDE mengajak serta istri, 2 (dua) orang anaknya, dan beberapa orang lainnya yang diduga tidak berkepentingan.

Keluarga TDE bahkan memperpanjang waktu tinggal di Jepang selama 3 (tiga) hari di luar waktu perjalanan dinas. Di masa perpanjangan tersebut keluarga TDE didampingi oleh Kasubbag Protokol Pemerintah Kota Medan yaitu SFI (Syamsul Fitri Siregar).

Akibat keikutsertaan pihak-pihak yang diduga tidak berkepentingan, terdapat pengeluaran perjalanan dinas Wali Kota yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bisa dibayarkan dengan dana APBD.

Pihak tour & travel kemudian menagih sejumlah pembayaran tersebut kepada TDE.

TDE kemudian bertemu dengan SFI dan memerintahkannya untuk mencari dana dan menutupi akses dana non-budget perjalanan ke Jepang tersebut dengan nilai sekitar Rp800 juta.

Kadis PU mengirim Rp200 juta ke wali kota atas permintaan melalui protokoler untuk keperluan pribadi wali kota.

Pada tanggal 10 Oktober 2019, SFI menghubungi APP Ajudan TDE dan menyampaikan adanya keperluan dana sekitar Rp800-900 juta untuk menutupi pengeluaran di Jepang.

SFI kemudian membuat daftar target kepala-kepala dinas yang akan dimintakan kutipan dana, termasuk diantaranya adalah kadis-kadis yang ikut berangkat ke Jepang dan Kepala Dinas PU Kota Medan IAN (Isa Ansyari) meskipun tidak ikut berangkat ke Jepang.

Diduga IAN dimintai uang tersebut karena diangkat sebagai kadis PU oleh TDE, 6 Februari 2019 lalu.

Sebagai pihak yang diduga menerima suap, Eldin dan Syamsul disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara sebagai pihak yang diduga pemberi, Isa Ansyari disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (wol)