_
Home / Warta / Indonesia Hari Ini / Jelang Pemberlakuan UU Baru, KPK : Banyak Pejabat Korup Tak Suka OTT
Gedung KPK. (Foto : Dok Okezone.com/Puteranegara Batubara)

Jelang Pemberlakuan UU Baru, KPK : Banyak Pejabat Korup Tak Suka OTT

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gencar melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dalam kurun waktu dua hari belakangan ini. KPK sudah menggelar tiga kali OTT menjelang diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 yang baru tentang KPK.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menjelaskan, pihaknya hanya menjalankan tugasnya sesuai dengan UU yang saat ini berlaku dalam melakukan OTT. Sejauh ini, kata Febri, OTT memang merupakan kegiatan yang banyak ditakuti pejabat korup karena sifatnya senyap dan tidak bisa diantisipasi.

“OTT ini memang tidak disukai oleh para pejabat korup karena sifatnya yang seketika terjadi tanpa bisa diperkirakan oleh mereka. Dan proses penyidikan hingga persidangan juga cepat dan terukur. Kesempatan menghilangkan atau mengaburkan bukti juga lebih sulit,” kata Febri saat dikonfirmasi, Rabu (16/10/2019).

‎KPK sudah melakukan sekira 127 OTT sejak 2005. Dari OTT tersebut, ada 444 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Hal itu membuktikan bahwa UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang belum direvisi masih relevan digunakan untuk pemberantasan korupsi.

“Sampai saat ini, ada sekitar 127 OTT yang dilakukan KPK sejak 2005 lalu. 1 OTT akan disampaikan besok hasilnya pada hari Rabu. Sedangkan dari 126 OTT yang sudah naik ke penyidikan terdapat sekitar 444 orang tersangka yang sudah diproses,” ucapnya.

Febri mengaku tidak yakin apakah akan bisa kembali menggelar OTT atau tidak setelah adanya UU yang baru. Sebab, ada beberapa catatan dalam UU hasil revisi yang baru berpotensi membatasi kewenangan penindakan

“Kami juga belum mengetahui apakah nanti dengan segala catatan yang telah kami temukan di UU yang baru tersebut, apakah KPK masih bisa lakukan OTT atau tidak misalnya, atau penindakan lain. karena memang ada beberapa perubahan kewenangan penindakan yang berisiko melemahkan KPK,” ucapnya.

Sekadar informasi, UU KPK baru hasil revisi yang banyak menuai polemik akan diberlakukan pada Kamis,‎ 17 Oktober 2019, besok. Meskipun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menandatangani aturan tersebut.

Check Also

KPK Kaget saat Tahu Annas Maamun Diberi Grasi

JAKARTA, Waspada.co.id– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya memberikan respon kaget ketika mendengar adanya pemberian grasi ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.