_
Home / Sumut / Gubsu: Kemudahan Perizinan Kunci Utama Tingkatkan Investasi
foto: Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu

Gubsu: Kemudahan Perizinan Kunci Utama Tingkatkan Investasi

MEDAN, Waspada.co.id – Kemudahan perizinan merupakan salah satu kunci utama meningkatkan investasi. Semakin mudah proses pengurusan administrasi dan birokrasi, makin banyak investor berminat investasi. Untuk itu, penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ini perlu dimaksimalkan.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi saat membuka Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah Penyelenggaraan PTSP Prima di Provinsi Sumut di Four Points by Sheraton Medan, Jumat (25/10).

“Saya pernah tonton video presiden mengatakan bahwa mendongkrak investasi merupakan salah satu prioritas menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Bila perlu, kata Presiden, dirinya akan revisi 74 undang-undang untuk memuluskan investasi. Nah, kita di daerah juga harus ikut dongkrak investasi,” kata Gubernur.

Selama setahun menjabat sebagai Gubernur, Edy banyak menerima investor dari berbagai negara yang mengutarakan keinginan investasi di Sumut. Jika penyelenggaraan PTSP bisa dimaksimalkan di daerah-daerah, tentu akan mempercepat pertumbuhan perekonomian.

Untuk itu, Edy meminta agar para peserta khususnya Pemda mengikuti Rakor dengan serius. Sehingga, saat pulang ke daerah masing-masing sudah memiliki pemahaman yang mantap dan lebih penting memiliki komitmen dalam penyelenggaraan PTSP Prima.

Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Eko Subowo, menyampaikan penyelenggaraan PTSP dalam prioritas nasional harus didorong dengan komitmen dari pimpinan daerah. Untuk itu, perlu dilakukan penandatanganan komitmen Pemda pada penyelenggaraan PTSP.

Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PM PTSP) Provinsi Sumut, Arief Sudarto Trinugroho, mengatakan tujuan rakor untuk mewujudkan fungsi dan kelembagaan Dinas PM PTSP sesuai Permendagri No 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas PM PTSP.

“Kemudian, untuk mewujudkan pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan dari Bupati/Wali Kota kepada PTSP kabupaten/kota di Sumut. Ketiga, tercapainya PTSP prima khususnya yang difokuskan pada PTSP kabupaten/kota,” jelasnya.(wol/aa/data2)

editor AUSTIN TUMENGKOL

Check Also

Asren Nasution Lanjut Pj Bupati Pakpak Bharat

MEDAN, Waspada.co.id – Untuk kedua kalinya, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi melantik Asren Nasution ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.