Banyak Kritik Prabowo di Kabinet Jokowi, Ini Tanggapan Mahfud MD

Mahfud MD (foto: Okezone)

JAKARTA, Waspada.co.id – Menkopolhukam Mahfud MD enggan menanggapi penolakan sejumlah pihak terhadap jabatan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia mempersilakan pihak yang menolak Prabowo sebagai Menhan untuk membangun opininya sendiri.

“Saya tidak terlalu mengagendakan orang yang menolak seseorang. Silakan itu bangun saja opini lalu yang lainnya juga membangun opini,” Mahfud di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, (25/10).

Mahfud menuturkan semua menteri pasti ada yang mendukung dan menolak. Misalnya, ia berkata banyak pihak yang tidak memperkirakan dirinya menjadi Menkopolhukam menggantikan Wiranto.

Selain dirinya, Mahfud berkata sejumlah pihak juga ada yang menolak mantan Wakil Panglima TNI Jederal (Purn) Fachrul Razi sebagai Menteri Agama, pengusaha Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, dan bos Gojek Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan. Penolakan terhadap ketiga menteri itu beragam, mulai dari usia hingga latar belakang.

“Oleh sebab itu, manusia itu punya kelebihan, masing-masing punya sisi positif dan negatifnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mahfud berkata penolakan sejumlah pihak tidak secara otomatis merubah komposisi menteri yang baru dibentuk oleh Jokowi. Sebab, ia menilai ada juga pihak yang mendukung kabinet Jokowi.

“Tidak usah berpikir kalau ada yang menolak lalu harus mundur, lalu harus tidak efektif, itu tidak boleh,” ujar Mahfud.

Terkait penolakan terhadap sejumlah menteri pilihan Jokowi, Mahfud lantas mengaitkan dengan fungsi Pancasila di tengah banyaknya pejabat korupsi dan kejahatan moral di tengah masyarakat.

“Bisa di balik juga apa gunanya ada agama kalau begitu, apa gunanya ada Alquran kok masih banyak pencuri di desa-desa, koruptor dari orang Islam,” ujarnya.

Atas perumpamaan itu, Mahfud mengingatkan semua pihak tidak sederhana dalam melihat persoalan. Ia mengajak semua pihak melihat masalah untuk diperbaiki ke arah yang benar.

Sebelumnya, sejumlah LSM menolak kebijakan Jokowi menetapkan Prabowo sebagai Menhan menggantikan Ryamizard Ryacudu. Prabowo dinilai tidak layak menjadi menteri karena memiliki persoalan pelanggaran HAM di masa lalu saat masih menjabat sebagai personel militer. (cnnindonesia/ags/data2)