Sinergi Aparat Penegak Hukum Perkuat Penanganan KDRT dan TPPO

foto: Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu

MEDAN, Waspada.co.id – Koordinasi dan sinergi kuat antar-penegak hukum merupakan kunci penting dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumut (Sekdaprovsu), Dr Hj Sabrina, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan KDRT/TPPO di Provinsi Sumut di Hotel Grand Mercure Medan, Rabu (25/9).

“Khususnya TPPO itu melibatkan jaringan sindikat dengan modus yang selalu berkembang dan memanfaatkan kelemahan aparat penegak hukum. Untuk itu, bimtek ini dipandang penting untuk memperkuat penanganan KDRT/TPPO,” ujar Sabrina.

Diharapkan, bimtek yang diselenggarakan bisa meningkatkan pemahaman dan kapasitas profesional aparat penegak hukum. Di mana nantinya, juga berdampak pada peningkatan pelayan kualitas pelayanan hukum bagi masyarakat.

“Baru-baru ini, saya beserta Kadis PPPA dan Kadis Kesehatan berhasil membawa pulang warga kita yang menjadi TKW di Penang. Keberhasilan kita ini saya rasakan salah satunya adalah karena sinergitas dan koordinasi yang baik dengan semua pihak, terlebih-lebih aparat penegak hukum,” katanya.

Kepala Dinas PPPA Provinsi Sumut, Nurlela, menyampaikan tujuan bimtek adalah menyamakan persepsi di kalangan aparat penegak hukum tentang penanganan kasus kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang terhadap perempuan yang responsif gender serta pemenuhan kebutuhan perempuan korban KDRT dan TPPO.

“Kemudian, juga meningkatkan kualitas pelayanan hukum oleh aparat atau sistem peradilan pidana terpadu dalam penanganan kasus kekerasan dan korban tindak pidana perdagangan orang terhadap perempuan melalui penguatan dan keterampilan dalam penegakan hukum yang responsif gender dan mementingkan anak,” jelasnya.

Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan (PHP) dan Hak Khusus Anak (HKA) Dinas PPPA Provinsi Sumut, Afini, menyampaikan Kadis PPPA Provsu menyampaikan materi dengan topik ‘Urgensi dan Jejaring Penanganan Perempuan dan Anak dalam Pencapaian 3 ENDS di Sumut’.

Kepala Unit 4 KDRT Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Sumut Saria Parhusip dengan topik ‘Peranan Kepolisian dalam Penanganan Korban KDRT/TPPO terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Sumut’. Terkahir, Kasi Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sumut Edmond N Purba memaparkan Penerapan Restitusi pada Korban KDRT/TPPO di Provinsi Sumut. (wol/aa/data2)

editor AUSTIN TUMENGKOL