Rektor Bakal Kena Sanksi Jika Biarkan Aksi Demo, Ini Penjelasan Menristekdikti

Menteri Riset Tekhnologi dan Pendidikan Tinggi, M Nasir. (Antara)

JAKARTA, Waspada.co.id – Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir meminta kepada para rektor dan dosen untuk mencegah mahasiswanya agar tidak kembali melakukan aksi unjuk rasa ke jalan.

Karena, kata dia, ada sanksi bagi rektor yang membiarkan mahasiswa berdemo. Menurut dia, sanksi yang diberikan untuk rektor tentu tergantung dengan kondisinya. Misalnya, apabila terbukti mengerahkan massa maka diganjar dengan sanksi yang keras.

“Sanksi keras ada dua, bisa SP (surat peringatan) satu dan SP dua. Kalau sampai menyebabkan kerugian pada negara dan sebagainya, ini bisa tindakan hukum,” kata Nasir di Kompleks Kepresidenan, Kamis (26/9).

Kemudian, Nasir mengingatkan para dosen dan rektor tidak memberikan izin atau mengerahkan mahasiswanya untuk turun ke jalan. Kini, Nasir sudah perintahkan jajarannya untuk menyampaikan kepada seluruh rektor di Indonesia jangan sampai menggerakkan mahasiswa demo ke jalan.

“Ini enggak boleh (dosen mengerahkan mahasiswa turun ke lapangan). Dosen harus diajak dialog dengan baik. Kalau ada itu (dosen mengizinkan mahasiswa), nanti rektor yang bertanggungjawab untuk mengingatkan para dosen. Kalau dia (rektor) tidak menindak (dosen), rektornya yang kami tindak,” ujarnya.

Karena, Nasir merasa khawatir apabila mahasiswa kembali turun ke jalan menyampaikan aspirasinya ditunggangi oleh pihak yang tidak jelas. Padahal, niat para mahasiswa itu baik. Maka dari itu, hal tersebut harus dicegah mengingat mahasiswa sebagai insan akademik dan intelektual.

“Harapan saya dialog lah yang bisa menyelesaikan masalah, apa yang menjadi tuntutan,” jelas dia.

Sebab, Nasir sempat menanyakan kepada mahasiswa yang demo ternyata banyak yang tidak mengerti dan paham apa yang mereka aspirasikan. Oleh karena itu, sebaiknya mahasiswa memakai jalur dialog untuk menyampaikan tuntutannya.

“Saya tanya pada saat itu ada yang enggak tahu apa yang didemokan, tapi hanya ingin ini dibatalkan (RKUHP). Apa yang dibatalkan, isi dan substansinya tidak tahu secara detail. Mahasiswa adalah insan akademik, mari kita bicarakan dengan baik yaitu melalui dialog,” tandasnya. (inilah/ags/data2)