_
Home / Sumut / Pengelola Pasar Tradisional Adukan Bupati Batubara ke Presiden
Samsul Bahri Damanik, pemilik dan pengelola pasar tradisonal di Dusun V, Desa Mangkai Baru, Kecamatan Lima Puluh, Kabupatan Batubara, lapor Presiden RI

Pengelola Pasar Tradisional Adukan Bupati Batubara ke Presiden

MEDAN, Waspada.co.id – Bupati Batubara, Zahir, diadukan ke Presiden RI, terkait dugaan ketidakadilan atas perizinan dan operasional pasar tradisonal di Dusun V, Desa Mangkai Baru, dan Desa Lama, Kecamatan Lima Puluh, Kabupatan Batubara.

Pengaduan itu disampaikan H Samsul Bahri Damanik selaku pemilik dan pengelola yang sah pasar tradisional di Dusun V, Desa Mangkai Baru, didampingi kuasa hukumnya Betman Sitorus SH.

Dikatakan Betman Sitorus, saat ini pasar yang dikelola oleh Samsul Bahri Damanik tidak bisa beroperasi, setiap Sabtu (pekan, red) di Desa Mangkai Lama.

Hal itu diduga karena Bupati membekingi dua pasar tradisional tidak memiliki izin operasional yang berada di Desa Mangkai Lama, dan Desa Mangkai Baru, Dusun V, Kecamatan Lima Puluh.

Padahal, menurutnya pasar yang dikelola kliennya itu telah memiliki izin operasional yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB) No.8120005952902 tertanggal 20 September 2018, Nama Usaha UD Pasar Tradisional Pedesaan, Izin Lokasi No.503/7879 tanggal 30 November 2018, Izin Lingkungan tertanggal 20 September 2018 dan terdaftar dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

“Namun kenyataannya sampai saat ini pasar tradisional yang dikelola Samsul Bahri tidak bisa beroperasi padahal telah memiliki izin resmi,” katanya, Senin (2/9).

Betman mengungkapkan, sebelumnya juga telah menyurati Bupati agar menertibkan pasar yang tidak memiliki izin operasional. Namun kenyataannya terhadap dua pasar tradisional yang tidak memiliki izin berada di Desa Mangkai Lama dan Desa Mangkai Baru, tidak dilakukan penertiban dan masih beroperasi.

Malah, sambungnya, telah dikeluarkan izinnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan tetap beroperasi.

“Sikap pilih kasih ini membuat kerugian terhadap klien kami yang jelas telah mengantongi izin operasional secara sah di mata hukum karena tidak bisa membuka usahanya. Padahal, saat bertemu dengan Bupati agar menyarankan untuk mengurus perizinan pasar tersebut,” tegasnya sembari menambahkan pasar tradisional berperorasi setiap Sabtu.

Betman menambahkan bahwa tindakan Bupati Batubara tidak mendukung program pemerintah terkait pelaksanaan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) PP No.24 Tahun 2018, tentang pelayanan perizininan berusaha. Sehingga Bupati telah melangkahi aturan hukum yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia.

“Oleh karena itu, dengan dilayangkannya surat pengaduan dari klien kami ini Presiden RI, Joko Widodo, menindak Bupati Batubara agar tidak sewenang-wenang mengeluarkan kebijakan yang dapat merugikan orang lain,” pungkasnya. (wol/lvz/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Lebih Memilih Hanura, OSO Tolak Jabatan Wantimpres Jokowi

JAKARTA – Osman Sapta Odang (OSO) menolak jabatan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang ditawarkan Presiden ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.