_
Home / Medan / LAPK: Kenaikan BPJS Bebani Masyarakat
Ilustrasi

LAPK: Kenaikan BPJS Bebani Masyarakat

MEDAN, Waspada.co.id – Kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) hingga 2 kali lipat dinilai kebijakan yang tidak populis bagi rakyat.

Hal ini disampaikan Sekretaris Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) Sumatera Utara, Padian Adi S Siregar, Jumat (6/9).

“Kenaikan BPJS akan menambah beban hidup rakyat di saat kemampuan ekonomi sedang sulit. Selain itu, kenaikan iuran yang terjadi sangat menciderai rasa keadilan di masyarakat. Bagaimana tidak kinerja BPJS Kesehatan yang dinilai buruk, justru tidak berbanding lurus dengan evaluasi kinerja yang dilakukan di tubuh manajemen bukan malah ditambah dengan kenaikan iuran,” ujarnya.

Padian mengungkapkan, menaikkan iuran bukan menyelesaikan permasalahan BPJS Kesehatan yang defisit dan terutang miliaran rupiah di beberapa rumah sakit, karena akar masalahnya pemerintah tidak maksimal menekan angka penyakit melalui pencegahan yang gagal.

“Jadi, kenaikan iuran justru mendapat penolakan dari peserta BPJS Kesehatan, karena pelayanan BPJS Kesehatan tidak maksimal apalagi penyakit yang ditanggung BPJS Kesehatan sudah terbatas,” ujar Padian.

Maka, Padian menuturkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hanya jargon semata, tetapi faktanya justru “mesin peras” untuk rakyat yang dipungut iuran yang mahal tetapi rakyat tidak merasakan manfaat kepesertaan BPJS Kesehatan yang tidak menanggung biaya pengobatannya.

“Bukankah tujuan rakyat menjadi peserta BPJS Kesehatan untuk mengurangi beban biaya pengobatan yang sangat mahal, bukan malah justru kebalikannya menjadi peserta JKN malah lebih mahal dibandingkan asuransi konvensional,” imbuhnya.

Padian menambahkan, jika pemerintah tetap ingin menaikkan iuran BPJS Kesehatan, maka mendesak pemerintah untuk melakukan reformasi total terhadap pengelolaan BPJS Kesehatan.

“Pertama, hilangkan kelas layanan, iuran BPJS berkeadilan yang mampu membayar lebih tinggi,” jelasnya.

Kedua, daftar peserta BPJS Kesehatan kategori PBI harus diverifikasi ulang agar lebih transparan dan akuntabel. Ketiga, Manajemen BPJS Kesehatan harus membereskan tunggakan iuran dari kategori mandiri/pekerja bukan penerima upah, yang mencapai 54 persen.

“Fenomena tunggakan ini jika dibiarkan akan menjadi benalu bagi finansial BPJS Kesehatan. Di sisi yang lain, kenaikan iuran untuk kategori peserta mandiri juga akan memicu tunggakan dari peserta mandiri akan semakin tinggi,” pungkasnya.(wol/lvz/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Rp10,5 Triliun Belum Cukup Tutupi Tunggakan Obat BPJS Kesehatan

JAKARTA, Waspada.co.id – Meski pemerintah memberi suntikan sebesar Rp10,5 triliun terhadap BPJS Kesehatan, tunggakan pembayaran ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.