Standar Pelayanan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan Disosialisasikan

Kepala kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan, Jece Julita Piris SE Msi, (berdiri) berdialog dengan peserta Sosialisasi Standar Pelayanan Pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan di Medan, Jumat (16/8).

MEDAN, Waspada.co.id – Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan, menggelar kegiatan “Sosialisasi Standar Pelayanan Pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan” di Hotel Mercure Medan, Jumat (16/8).

Peserta acara ini diikuti dari instansi pemerintahan, badan usaha pelabuhan, asosiasi-asosiasi terkait di Pelabuhan Belawan, perusahaan pelayaran, perusahaan bongkar muat barang, serta undangan lain. Sebagai narasumber pejabat sruktural Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan.

Ketua Panitia Kabid Lalu Lintas Angkutan Laut, Operasi dan Usaha Kepelabuhanan, JP Pangaribuan SH MSi, dalam laporannya menyebutkan latar belakang kegiatan ini karena salah satu penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan adalah memberikan pelayanan publik kepada pengguna jasa dan masyarakat.

“Sehingga untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan penyelenggaraan kegiatan kepelabuhanan dan angkutan laut di Pelabuhan Belawan, diperlukan suatu standar atau acuan,” ujar Pangaribuan.

Dikatakan, tujuan pelaksanaan sosialisasi ini antara lain memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan, serta memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kelemahan yang terjadi sebagai bahan perbaikan dalam implementasi pelaksanaan pelayanan publik, dalam rangka untuk Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM.

Kepala kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan, Jece Julita Piris SE MSi, dalam sambutannya mengatakan kegiatan sosialisasi standar pelayanan pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan bertujuan memberikan informasi kepada para stakeholder, pengguna jasa dan masyarakat luas atas pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan.

“Dengan terbitnya Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka rakyat diberikan jaminan untuk memperoleh informasi publik untuk meningkatkan peran aktif rakyat dalam penyelenggaraan negara. Dengan ini, rakyat diposisikan untuk mengawasi dalam pelaksanaan negara maupun pada proses pengambilan keputusan publik,” ujarnya.

Ditegaskan, dengan keluarnya Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik ini, badan publik diwajibkan untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi, serta membuka akses atas informasi publik, baik secara aktif maupun secara pasif.

“Saya berharap para stakeholder, pengguna jasa dan masyarakat luas dapat membantu untuk mengawasi seluruh kegiatan pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan. Apabila ada kendala atau ketidaksesuaian pelayanan pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan dapat menginformasikan kepada saya, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan,” tuturnya.

Ia pun mengimbau kepada seluruh pejabat struktural dan para pegawai Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan untuk meningkatkan pelayanan kepada para stakeholder dan pengguna jasa.

Jece Lukita Piris juga menambahkan bahwa Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan saat ini menjadi salah satu nominasi menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).(wol/data2)

Editor: SASTROY BANGUN