_
Home / Pemilu / Larangan Eks Koruptor Maju Pilkada Dinilai Sulit, DPR: Undang-undang Membolehkan
foto: Istimewa

Larangan Eks Koruptor Maju Pilkada Dinilai Sulit, DPR: Undang-undang Membolehkan

JAKARTA, Waspada.co.id – Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali mengatakan aturan akan larangan bagi mantan koruptor mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Daerah akan sulit untuk diterapkan. Meski begitu ia mendukung adanya wacana tersebut.

“Ini sama ketika kita membicarakan eks koruptor untuk nyaleg. Saya sudah bilang pasti ini akan susah karena undang-undangnya memperbolehkan. Undang-undang yang digunakan pada Pilkada 2020 masih gunakan yang nomor 10 tahun 2016. Di situ diperbolehkan,” kata Zainuddin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (1/8).

Jika revisi UU Pilkada diajukan saat ini lanjutnya, maka akan membutuhkan waktu yang lama. Apalagi periode DPR 2014-2019 juga akan habis.

“Menurut saya, kita ini agak dilema. Mau mengubah UU waktunya sudah mepet dan saya enggak yakin kalau kita mengubah satu pasal, kemudian hanya satu pasal itu. Pasti ada rembetannya lagi ke pasal lain,” ujarnya.

Sebelumnya, KPU mewacanakan larangan bagi mantan napi korupsi untuk mencalonkan diri dalam Pilkada Serentak 2020. Pilkada Serentak 2020 akan diikuti sebanyak 270 daerah. Jumlah tersebut terdiri dari 9 Pemilihan Gubernur, 224 Pemilihan Bupati dan 37 Pemilihan Walikota. (inilah/ags/data2)

Check Also

Putri Wapres Ma’ruf Amin Daftar Pilkada Tangsel

BANTEN, Waspada.co.id – Putri Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin, Siti Nur Azizah, resmi mendaftarkan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.