_
Home / Warta / Indonesia Hari Ini / Hukuman Irwandi Yusuf Diperberat Jadi 8 Tahun Penjara di Tingkat Banding
Irwandi Yusuf. (Foto: Arie Dwi Satrio/Okezone)

Hukuman Irwandi Yusuf Diperberat Jadi 8 Tahun Penjara di Tingkat Banding

agregasi

 

JAKARTA – Hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI memperberat hukuman Gubernur Aceh non-aktif, Irwandi Yusuf. Mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tersebut diperberat hukumannya menjadi delapan tahun penjara.

Dimana sebelumnya, di tingkat pertama atau Pengadilan Tipikor Jakarta, Irwandi divonis dengan pidana tujuh tahun penjara. PT DKI menambah hukuman satu tahun penjara terhadap Irwandi.

“Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 8 April 2019 yang dimintakan banding tersebut sekadar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa,” demikian putusan PT DKI seperti dikutip dari Direktori Putusan Mahkamah Agung yang diakses pada Rabu (14/8/2019).

Tak hanya pidana penjara, Majelis Hakim PT DKI juga memperberat hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik Irwandi. PT DKI mencabut hak politik Irwandi selama lima tahun setelah menjalani pidana pokok.

Sementara di tingkat pertaman, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta hanya mencabut hak politik Irwandi selama tiga tahun setelah menjalani pidana pokok.

“Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak Terdakwa selesai menjalani pidana,” kata Majelis Hakim.

Dalam putusan tersebut, PT DKI menyatakan menyatakan Irwandi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi menerima suap secara bersama-sama dan berlanjut.

Suap tersebut beradal dari Bupati Bener Meriah Ahmadi terkait program pembangunan dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018 serta menerima gratifikasi sebesar Rp 8,7 miliar dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Aceh periode 2017-2022.

Namun, Majelis Hakim PT DKI menyatakan Irwandi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menerima gratifikasi senilai Rp 32,454 miliar dari Board of Management (BOM) Nindya Sejati Joint Operation (JO) terkait pembangunan Dermaga Bongkar ‎pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang Aceh yang dibiayai APBN.

Putusan ini diambil Majelis Hakim PT DKI yang diketuai Ester Siregar serta dua Hakim Anggota, yakni Anthon R. Saragih dan Jeldi Ramadhan.

Check Also

KPK Klaim Selamatkan Uang Negara Rp63,9 Triliun Periode 2015-2019

JAKARTA, Waspada.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim menyelamatkan keuangan negara hingga Rp 60 Triliun ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.