Korupsi, Remigo Berutu Divonis 7 Tahun Penjara

WOL Photo

MEDAN, Waspada.co.id – Bupati nonaktif Pakpak Bharat, Remigo Yolanda Berutu, terdakwa kasus korupsi penerima uang suap senilai Rp1,6 miliar dari sejumlah rekanan untuk memuluskan pembagian proyek pekerjaan pada Dinas PUPR Pakpak Bharat, divonis 7 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipkor) Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Pada persidangan itu Ketua Majelis Hakim, Abdul Aziz, dalam amar putusannya mengatakan selain menghukum dengan pidana 7 tahun penjara, terdakwa juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp650 juta subsider 4 bulan kurungan.

Majelis Hakim menyatakan, terdakwa Remigo Yolando Berutu terbukti bersalah secara meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda senilai Rp650 juta, apabila tidak dibayarkan maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 4 bulan kurungan,” ujarnya, Jumat (26/7).

Hakim menilai, perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana di atur dalam Pasal 12 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Selain hukuman pidana penjara dan denda majelis hakim di hadapan penuntut umum KPK juga membebankan terdakwa Remigo membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp1,2 miliar lebih dengan ketentuan, apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti selama satu bulan, sesudah hukuman pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa disita oleh jaksa dan dilelang untuk mentupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mencukupi maka di pidana penjara dengan 1 tahun 6 bulan.

Majelis juga menambah hukuman dengan mencabut hak Bupati nonaktif Pakpak Bharat ini untuk di pilih menduduki jabatan publik.

“Menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun usai terdakawa menjalani hukuman pokok,” ucap Ketua Majelis Hakim, Abdul Aziz.

Vonis pidana penjara majelis lebih rendah dari tuntutan penuntut umum KPK sebelumnya menuntut terdakwa selama 8 tahun penjara denda Rp650 juta, subsider 6 bulan kurungan, serta uang pengganti sebesar Rp1,2 miliar lebih subsider 2 tahun kurungan dan dicabut hak di pilih dalam jabatan publik selama 4 tahun.

Menanggapi putusan majelis hakim tersebut, Bupati nonaktif Pakpak Bharat, Remigo Yolanda Berutu, langsung menyatakan pikir-pikir dan begitu juga Jaksa Penuntut Umum dari KPK juga menyatakan pikir-pikir.(wol/lvz/data1)

Editor: SASTROY BANGUN