Pengacara Sebut Ani Hasibuan Dirugikan Media soal Kabar Keracunan Massal Petugas KPPS

Dokter Ani Hasibuan (Foto: Twitter)
agregasi

 

JAKARTA – Pengacara dokter spesialis syaraf, Roboah Khairani Hasibuan atau Ani Hasibuan mengutarakan jika kliennya tidak pernah diwawancara oleh media Tamsh-news.com yang akhirnya membuat berita terkait penyebab tewasnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bekerja di pemilu 2019.

“Klien kami itu tidak pernah diwawancara, tidak pernah jadi narasumber,” kata Amin di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (17/5/2019).

Amin menduga, portal media yang memuat ucapan kliennya lantaran mengambil dari sebuah hasil wawancara TV nasional. Kemudian, berita yang dimuat oleh portal media itu dibuat seperti Ani berkomentar penyebab tewasnya ratusan KPPS karena keracunan masal.

“Itu bukanlah pernyataan atau statemen dari klien kami doktor Ani Hasibuan. Tapi media portal ini dia melakukan framing dan mengambil statmen dari pernyataan beliau ketika wawancara di TvOne,” beber Amin.

Karena itu, Amin menegaskan jika Ani seharusnya tak sedikit pun bertanggungjawab atas berita yang dimuat lantaran isi berita itu bukanlah hasil wawancara yang dilakukan langsung oleh sang reporter atau dari pihak media itu.

“Sehingga klien kami tidak bertanggung jawab dengan apa yang jadi muatan dan isi pemberitaan media ini,” terang Amin.

Dalam hal ini, Ani diperiksa terkait dengan kasus dugaan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) dan/atau menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong sebagaimana kontens yang terdapat di portal berita tamshnews.com pada Minggu, 12 Mei 2019.

Polisi melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 35 Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 14 dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Jo Pasal 56 KUHP.