_
Home / Medan / Persoalan RS Sari Mutiara Belum Menemukan Titik Terang
WOL Photo

Persoalan RS Sari Mutiara Belum Menemukan Titik Terang

MEDAN, Waspada.co.id – DPRD Medan belum mampu menyelesaikan persoalan puluhan tenaga medis RS Sari Mutiara yang hingga kini belum terima gaji, lantaran tidak hadirnya perwakilan manajemen rumah sakit. Hal itu terungkap saat Komisi B DPRD Medan menerima perwakilan tenaga medis dalam rapat dengar pendapat (RDP) di ruang komisi yang dihadiri Edward Hutabarat dan Wong Cun Sen, Senin (1/4).

Mewakili karyawan, Suahidah, dalam rapat mengaku sudah 3 bulan belum menerima gaji pasca berhentinya operasional RS Sari Mutiara.

“Sudah tiga bulan kami tidak menerima gaji bahkan iuran BPJS kami yang dipotong dari gaji sampai sekarang pun tidak kami terima. Kami yang dituntut menyelamatkan nyawa manusia, tapi justeru pihak rumah sakit tidak profesional karena dari sisi kemanusiaan kami butuh biaya hidup,” ucapnya.

Lebih lanjut Suahidah menjelaskan pihaknya sudah berjuang tapi tidak ada satu pun yang peduli.

“Apa sulitnya menegakkan hukum ketenagakerjaan karena pembina rumah sakit adalah anggota DPD RI. Justeru ini akan semakin gampang,” imbuhnya.

Pimpinan rapat Edward Hutabarat bertanya terkait adanya pernyataan pihak manajemen RS Sari Mutiara bahwa terhentinya operasional rumah sakit disebabkan karena tidak mematuhi aturan yang diterapkan BPJS Kesehatan kalau para perawat harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR).

“Apakah benar bahwa para perawat belum memiliki Surat Tanda Registrasi sesuai dengan aturan UU Nomor 44/2009 tentang Rumah Sakit? Karena akibat hal ini rumah sakit mengalami kesulitan dan harus menombok biaya operasional sebesar Rp1,3 miliar,” terang Edward.

Pernyataan Edward langsung mendapat respon dari belasan karyawan yang hadir memenuhi ruangan rapat Komisi B. “Tidak benar itu, kami ini sudah puluhan tahun bekerja. Jika alasan itu, kenapa tidak dari awal saja saat berlakunya aturan BPJS Kesehatan,” tutur mereka seraya menyebut karyawan yang tidak dibayar haknya umumnya adalah mereka yang melakukan protes.

Dalam pertemuan itu turut hadir perwakilan Disnaker Kota Medan, Oslen yang menyatakan bahwa pihaknya tidak bisa mengambil langkah apa pun karena bidang pengawasan untuk persoalan tenaga kerja berada di Disnaker Sumut.

Karena tidak membuahkan hasil, akhirnya rapat diputuskan untuk dijadwalkan kembali dengan mengundang pihak management RS Sari Mutiara, Disnaker Sumut dan BPJS Ketenagakerjaan.

“Rapat tidak bisa kita lanjutkan karena pihak manajemen RS Sari Mutiara tidak hadir. Dan kita akan jadwalkan kembali untuk mengundang Disnaker Sumut dan lainya,” sebut Edward. (wol/mrz/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Komplek Malibu Indah Diduga Timbun Sungai Deli

MEDAN, Waspada.co.id – Komisi IV DPRD Medan mempertanyakan legalitas penimbunan pinggir sungai yang dilakukan pihak ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.