463.000 Penduduk Miskin di Medan Belum Terima Bantuan Kemensos

WOL Photo

MEDAN, Waspada.co.id – Anggota DPRD Medan, Jangga Siregar menyebut banyak program bantuan sosial dari Kementerian Sosial belum dapat menyentuh semua warga miskin di Kota Medan.

Di mana, berdasarkan data tahun 2019 dari Dinas Sosial (Dinsos) Kota Medan, ada 463.000 jiwa warga Medan yang masuk dalam kategori miskin belum menerima program bantuan Kemensos.

“Masih ada 463.000 jiwa atau 129.613 KK (Kepala Keluarga) yang belum terakomodir. Padahal, mereka itu masuk kategori miskin,” ujarnya saat melaksanakan Sosialisasi ke-V Tahun 2019 Perda Nomor 5 tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Jalan Rumah Potong Hewan (RPH) Lingkungan X Gudang 10, Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli, Minggu (10/3) sore.

Jangga merinci, bantuan dari Kemensos yang di maksud di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Padahal, bantuan sosial tersebut diharapkan bisa membantu warga miskin di Medan khusus Medan bagian Utara.

Politisi Hanura itu mengungkapkan jumlah warga miskin di Medan saat ini mencapai 18 persen dari 2,6 juta penduduk. Sejauh ini, warga miskin yang mendapat bantuan dari Kemesos baru tercatat 65.342 jiwa. “Sejauh ini hanya 65.342 warga yang menerima bantuan KPM dari Kemensos,” katanya.

Sementara itu, lanjutnya, lahirnya Perda Penanggulangan Kemiskinan bertujuan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan di Kota Medan. Itulah sebabnya Pemko Medan berkewajiban mengalokasikan 10 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan untuk program penanggulangan kemiskinan.

“Dalam Perda itu (Penanggulangan Kemiskinan, red) yakni di pasal 9 menyebutkan untuk merealisasikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemko wajib menyisihkan minimal 10 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam percepatan penuntasan kemiskinan, Pemko Medan dapat menggalang partisipasi masyarakat dalam dunia usaha, lembaga pemerintah dan kemasyarakatan,” ujarnya.

Diuraikannya Perda Kota Medan 5/2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan terdiri XII BAB dan 29 Pasal. Seperti pada BAB II Pasal 2 disebutkan tujuan Perda adalah menjamin perlindungan warga miskin secara bertahap. Mempercepat penurunan jumlah warga miskin.

Sedangkan pada BAB IV Pasal 9 yakni setiap warga miskin mempunyai hak atas kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, modal usaha, perumahan, air bersih dan sanitasi yang baik, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, rasa aman dari ancaman tindak kelerasan dan berpatisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Pada BAB V Pasal 11 menyebutkan agar warga miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya serta wajib mentaati dan berperan aktif terhadap segala upaya penanggulangan kemiskinan. Warga miskin juga berkewajiban mentaati norma, estetika dan peraturan.

Dalam kesempatan itu hadir Sekretaris Lurah Mabar, M Taufik. Katanya, pada prinsipnya ia sangat mendukung segala program pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Mabar. (wol/mrz/data2)

Editor: Agus Utama