Tiap Tahun Utang Luar Negeri Terus Bertambah, Ini Kata Gus Irawan

WOL Photo

MEDAN, Waspada.co.id – Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu menilai utang luar negeri Indonesia terus bertambah setiap tahun dan itu membahayakan. “Pelemahan rupiah otomatis tentu menambah jumlah utang dari sisi rupiah karena kurs yang tak terkendali,” katanya.

Wakil Ketua Fraksi Gerindra di DPR RI itu menyampaikan kondisi tersebut kepada media di Medan, Senin (31/12) kemarin. Selama ini, menurutnya, besaran Utang Luar Negeri (ULN) juga terus menjadi perhatian masyarakat. Menurut catatan BI yang dipublikasikan hingga Desember 2018 ULN pada akhir Oktober 2018 tercatat 360,5 miliar dolar AS. jika dikonversi dengan kurs Rp14.500 per dolar AS, besaran ULN itu sudah mencapai Rp5.227 triliun.

Gus Irawan mengatakan pemerintah masih menganggap ULN itu masih dalam batas wajar dan aman. “Kita bukan begitu cara berfikirnya. Dulu waktu kampanye Pilpres 2014 kan pemerintah menyatakan tidak akan menambah utang luar negeri. Ini sekarang kok nambah terus. Apa itu tidak membahayakan dan masuk kategori ingkar janji,” tuturnya.

“Kalau dulu saat kampanye presiden tidak berjanji akan menolak utang ya tidak masalah. Tapi ini beda janji, beda perbuatan,” ujarnya.

Negara mengaku masih mampu membayar ULN, karena rata-rata pertumbuhan ekonomi 5 persen, sementara total pinjaman dari luar pada kisaran 2 persen dari tingkat pertumbuhan. “Dan mereka berfikir volume ULN dipastikan akan menurun seiring dengan mulai beroperasinya sejumlah proyek infrastruktur yang telah dibangun,” jelasnya.

Advertisement

Berkenaan dengan itu, DPR RI, kata Gus Irawan, agar pemerintah untuk mengelola ULN dengan baik dan benar, dilandasi aspek kehati-hatian. Kedua, agar tidak menimbulkan tafsir yang liar, pemerintah perlu secara khusus membangun komunikasi yang intens dengan publik guna menjelaskan berbagai aspek tentang ULN.

Selama ini, di tengah maraknya diskusi atau perdebatan mengenai ULN, kata dia, Menteri Keuangan bekerja sendiri untuk menanggapi dan menjelaskan berbagai aspek tentang ULN. “Padahal Tidak ada salahnya jika kementerian keuangan dan BI bekerja sama membentuk sebuah tim yang akan pro aktif memberi penjelasan kepada berbagai elemen masyarakat,” ujarnya.

Kalau ini tidak dilakukan, kata Gus Irawan yang juga ketua DPD Gerindra Sumut, ketidakpastian perekonomian global sepanjang tahun 2018 masih akan berlanjut di tahun 2019 dan menekan Indonesia. Penyesuaian kebijakan oleh Pemerintah Indonesia menjadi sebuah keharusan.

“Jika penyesuaian tidak segera dilakukan, Indonesia justru akan terlihat konyol. Sebab, ketidakpastian ekonomi global itu akan menghadirkan beberapa dampak, yang langsung maupun tak langsung, akan membuat banyak orang tidak nyaman,” ujarnya. (wol/min/data2)

Editor: Agus Utama