Protes Sikap DPP, Ketua DPD PKS Tapsel Mengundurkan Diri

WOL Photo

PADANGSIDEMPUAN, Waspada.co.id – Soliditas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) khususnya di Sumatera Utara sedang menghadapi ujian dan konflik internal, pasca dicopotnya 8 dari 9 pimpinan PKS Sumut pada Rabu (17/10) lalu di Hotel Madani Medan.

Ketua DPD PKS Tapanuli Selatan, H Edi Hasan Nasution Lc, menyatakan mengundurkan diri sebagai Ketua Umum DPD PKS Tapanuli Selatan. Pengunduran diri ini juga diikuti pengurus lainnya baik di DPD dan DPC. Seperti Ketua Bidang Pemilu dan Pilkada, Murda Ningrat dan Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga, Hj Ikhwani Batubara.

Dalam sikap resminya, Edi Hasan menyatakan jika keputusan ini diambil sebagai bentuk protes terhadap tindakan semena-mena DPP PKS. “Saya dan jajaran pengurus menyatakan mundur sebagai bentuk protes terhadap kebijakan DPP yang semena-mena dan tidak mementingkan nasib daerah jelang Pemilu. Hal ini juga sangat bertentangan dengan sistem yang biasa dibangun di internal PKS, dan jelas ini seperti operasi bersih-bersih terhadap kelompok tertentu yang belum pasti itu benar karena tidak dilakukan mekanisme organisasi dalam proses pergantian tersebut,” ujar Edy Hasan melalui rilis yang diterima Waspada Online, Minggu (21/10).

Pengamat Politik USU, Yurial Arif Lubis, mengatakan jika perombakan Pimpinan PKS akan mengganggu kerja mesin partai dan komunikasi politik di elit Sumut. “Karena semua harus dimulai dari awal, sementara tahapan pemilu sudah dimulai,” ucapnya.

Sebelumnya Ketua DPP PKS, Tifatul Sembiring, menyebut perombakan ini merupakan hal yang biasa, untuk penyegaran menghadapi Pemilu 2019 mendatang. Perombakan ini tak ada hubungannya dengan isu-isu yang berkembang di luar bahkan media sosial. “Dengan diumumkannya surat keputusan ini, maka posisi Ketua DPTW PKS Sumut, M Hafez, yang menjabat hampir dua priode diserahkan kepada Dr Hariyanto, yang sebelumnya menjabat Ketua DPD PKS Kabupaten Deli Serdang,” jelasnya.

Tifatul menjelaskan, perombakan struktur di DPTW PKS Sumut tidak melanggat AD/ART Partai. “Hal ini sesuai dengan AD/ART partai. Pergantian pengurus bisa dilakukan setiap saat oleh DPP. Namun, kalau dulu biasanya cuma dibentuk tim pemenangan wilayah saja. Tapi ini tujuannya untuk penyegaran menyambut Pemilu, target kita tetap, 12 persen secara nasional dan 15 persen provinsi,” terangnya.(wol/mrz/data1)
Editor: RIDIN