_
Home / Warta / Ekonomi dan Bisnis / Divestasi Saham Freeport Belum Terealisasi, Gerindra-PDIP Memanas
Ilustrasi

Divestasi Saham Freeport Belum Terealisasi, Gerindra-PDIP Memanas

JAKARTA, Waspada.co.id – Hubungan PDI Perjuangan dengan Gerindra terkait proses divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) memanas. Ini setelah Hasto Kristiyanto mencurigai manuver Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu di Senayan.

Hasto yang juga sekretaris Tim Kampanye Nasional Joko Widodo – KH Ma’ruf Amin (TKN Jokowi – Ma’ruf) menduga Partai Gerindra punya agenda tersembunyi melalui kritik soal divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) ke PT Inalum. Termasuk dengan menggelar rapat di Komisi VII DPR dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Dirut PT Inalum dan Dirut PTFI, karena membawa agenda tertentu.

Menanggapi tudingan Hasto, Gus Irawan justru menduga jika elite partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu tak paham dengan persoalan yang terjadi dalam kaitan divestasi saham perusahaan tambang yang beroperasi di Papua itu.

“Ini kan Hasto yang kasih pandangan. Saya enggak tahu, Hasto ini ngerti enggak soal ini. Ya karena seolah-olah minta supaya Gerindra mendukung penguasaan Freeport, konsisten dengan pasal 33 UUD 1945, gitu kan. Kami memang sangat konsisten. Gerindra itu semangatnya ya pasal 33,” ucap Gus Irawan yang juga Ketua DPD Gerindra Sumut, saat dihubungi via seluler, Minggu (21/10).

Dia kukuh bahwa sikap kritisnya dalam memandang divestasi saham PT Freeport dalam rangka mengingatkan pemerintah terhadap dua hal. Pertama, faktanya opini yang terbangun di publik bahwa Indonesia telah menguasai 51 persen saham Freeport.

“Tapi faktanya kan belum sama sekali. Ini terungkap dari pernyataan dirut PT Inalum sebagai BUMN holding tambang, kan belum ada sama sekali pembayaran (divestasi),” tegas Gus.

Itu sebabnya DPR mengingatkan dalam rapat pekan lalu dengan jajaran Kementerian ESDM, Dirut Inalum maupun PTFI. Pasalnya, ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas audit terhadap Freeport.

“Kan temuan itu jelas, ini BPK ini adalah auditor negara, diatur konstitusi negara, UUD 1945 dan UU tentang BPK. Bukan audit abal-abal,” lanjutnya. (wol/min/data1)
Editor: Agus Utama

Check Also

BPH Migas Pertemuan ‘One On One’ Dengan Komisi VII DPR RI

JAKARTA, Waspada.co.id – Dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas lingkup tugas dan wewenang BPH Migas dengan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.