China Berencana Batasi Berita Asing

foto: Presiden China - Xi Jinping (Reuters)

BEIJING,Waspada.co.id – Pemerintah China kemungkinan besar akan memblokir konten laporan terdini asing yang ditayangkan atau disiarkan di negeri itu, demikian menurut rancangan peraturan dari Jawatan Radio dan Televisi Nasional.

Rancangan peraturan yang diperoleh kantor berita Reuters, Kamis (20/9), akan membatasi konten bentuk apa yang boleh disiarkan oleh stasiun televisi dalam negeri atau platform video. Tayangan berbentuk perkembangan terdini dilarang.

Rancangan peraturan itu juga melarang konten asing yang memuat kekerasan, terorisme, hasutan untuk berbuat jahat, membahayakan stabilitas sosial, atau yang merusak sentimen nasional. Regulasi juga menyasar film dan animasi. Pemerintah China sedang berusaha membatasi konten online.

Sebelumnya, Juli lalu Pemerintah China menerapkan sensor terhadap seluruh media nasional di China yang memberitakan soal perang dagang China dan Amerika Serikat (AS). Langkah itu diambil untuk mengontrol persepsi publik terhadap mencuatnya isu perang dagang tersebut.

Dimana sejumlah media di China mengaku diberi arahan oleh pemerintah agar tak mempublikasikan berita tersebut secara berlebihan. Menurut sebuah sumber, wartawan di China kini juga tak dapat membuat berita dari ucapan Presiden AS Donald Trump di Twitter.

Advertisement

Selain memang Twitter dilarang di China, ucapan Trump yang menyinggung mengenai perang dagang di media sosial itu dianggap dapat mempengaruhi perspesi publik di negara itu.

Oleh sebab itu, yang boleh memberitakan berita mengenai perang dagang hanyalah media milik pemerintah. Sementara media lokal dan portal media online hanya diminta untuk menerbitkan ulang apa yang diberitakan media milik pemerintah.

Mencuatnya perang dagang antara China dan AS bermula pada keresahan Trump yang melihat negaranya mengalami defisit perdagangan sampai dengan 500 miliar USD per tahun. Trump juga menyoroti dugaan pencurian kekayaan intelektual yang mencapai 300 miliar USD. Menurut Trump, hal itu tidak dapat dibenarkan dan harus segera diperbaiki. Kedua negara ini beberapa kali melancarkan aksi penaikan tarif impor ke lawannya. (voa/data1)