_
Home / Medan / DPRD Sebut Penanggulangan Banjir di Medan Masih Belum Tepat Sasaran
WOL Photo/Ega Ibra

DPRD Sebut Penanggulangan Banjir di Medan Masih Belum Tepat Sasaran

MEDAN, Waspada.co.id – Anggota Komisi D DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, menyebut program penanganan bajir di Kota Medan yang digagas Dinas PU Kota Medan yang tidak tepat sasaran.

Pasalnya sedikit saja hujan mengguyur Kota Medan, ibukota Provinsi Sumut ini kerap menjadi langganan banjir atau air tergenang.

“Kita melihat program penanggulangan banjir di Kota Medan masih belum tepat. Terbukti masih banyak draenase yang tidak bekerja secara maksimal, dalam menyerap dan menampung air,” kata Paul, Selasa (10/7).

Tahap awal untuk mengurangi efek banjir, lanjut politisi PDI Perjuangan ini, minimal harus ada ada normalisasi, lalu kemudian dipikirkan bagaimana agar Medan ini tidak lagi terjadi banjir.

“Artinya harus ada pekerjaan drainase yang benar-benar mampu menanggulangi persoalan banjir ini, karena normalisasi hanya untuk membantu kelancaran air saja, belum tentu sebagai solusi agar tidak lagi banjir,” sebutnya.

Menurut Paul, dengan anggaran yang ada, jika dikerjakan secara benar dan tepat sasaran sudah cukup. Anggota dewan asal Daerah Pemilihan (Dapil) IV ini mencontohkan, seperti jalan rusak. Cukup jalan itu saja yang diperbaiki. Jangan jalan yang masih bagus juga diperbaiki. Karena pada prinsipnya bagaimana jalan di Medan ini tidak berlobang.

“Contoh, seperti Jalan Deli yang rusak 200 sampai 300 meter saja, tapi kenapa sepanjang Jalan GB Josua yang diaspal? Kalau uangnya ada mungkin gak masalah semua diaspal. Tapi keuangan Pemko Medan kan sangat terbatas. Sementara di wilayah lain masih banyak jalan yang juga butuh perbaikan,” imbuhnya.

Begitu juga dengan dranase, seharusnya ditinjau wilayah mana yang menjadi kawasan banjir, untuk kemudian dilakukan program penanggulangan banjir, sebab harus ada skala prioritas yang harus dikerjakan untuk mengatasi persoalan banjir.

“Mamang keberadaan Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (P3SU) yang ada di kecamatan sudah cukup berarti dalam melakukan perawatan parit, hanya saja cara kerjanya yang masih belum optimal,” tandasnya.

“Banyak mandornya yang tidak profesional. Faktornya mungkin karena kerja tak kerja, tapi mereka tetap terima gaji. Harusnya mereka digaji berdasarkan laporan kinerja,” pungkasnya.(wol/mrz/data1)
Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

KPK OTT Wali Kota Medan Dzulmi Eldin, Netizen “Alhamdulillah”

MEDAN, Waspada.co.id –Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin, terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.