Pimpinan DPR Tegaskan Semua Fraksi Tak Ingin Tunda Pengesahan RUU Antiterorisme

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto
Iklan
agregasi
agregasi

 

JAKARTA – Wakil Ketua DPR Agus Hermanto memastikan tak ada satu fraksi di DPR RI, baik itu fraksi-fraksi pendukung pemerintah maupun fraksi-fraksi nonpendukung pemerintah yang berniat menunda-nunda pembahasan revisi Undang-Undang Anti Terorisme.

Menurut Agus, semua fraksi sepakat untuk segera mengesahkan revisi undang-undang tersebut.

“Tidak pernah ada dalam hal ini fraksi menunda-nunda. Karena kebutuhan untuk semuanya, semua fraksi ini ingin revisi ini bisa selesai,” kata Agus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (15/5/2018).

Kesepakatan untuk segera mengesahkan RUU Antiterorisme, menurut Agus, bahkan pernah dibahas dalam rapat paripurna. Namun, Agus menyebutkan, pemerintah saat itu meminta penundaan lantaran belum menemui kesepakatan soal definisi terorisme.

iklan

“Khusus RUU ini memang pada saat penutupan masa sidang pansus ingin paripurna keputusan, namun pemerintah ingin tunda karena ada hal-hal yang diseragamkan frasa terorisme sehingga paripurna tidak dilakukan,” jelas Agus.

Politikus Partai Demokrat itu mengatakan bila definisi tentang terorisme sudah sepakat antara pemerintah dan DPR, kemungkinan besar revisi UU Antiterorisme ini dapat selesai pada Juni 2018.

“Apabila sudah seragam dan sudah setuju DPR dan pemerintah, saya melihat tentu menurut kami hal-hal yang menjadi keinginan pemerintah bisa diselesaikan secepatnya. Batas Juni bisa diselesaikan,” tegasnya.

(Polisi olah TKP pascaledakan bom di gereja Surabaya. Foto: Syaiful Islam/Okezone)

Hal yang sama disampaikan Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Ia tak setuju bila DPR dikambinghitamkan sebagai pihak yang membuat pembahasan revisi UU Antiterorisme berjalan lambat. Ia justru menyalahkan tim dari pemerintah dalam pembahasan revisi UU Antiterorisme yang kerap menunda pembahasan.

“Saya kira kami sudah berkoordinasi dengan pimpinan dari Pansus Antiteroris ini. Itu berkali-kali bahkan belasan kali pemerintah melakukan penundaan,” kata Fadli.

“Dan terakhir pada waktu masa sidang lalu juga melakukan penundaan lagi. Jadi yang selalu menunda adalah pihak pemerintah, bukan dari DPR,” imbuh Fadli.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendesak kepada DPR RI dan kementerian terkait untuk segera menyelesaikan Revisi UU Tindak Pidana Terorisme. Hal ini terkait dengan rentetan serangan teror di Surabaya serta di Sidoarjo.

Jokowi meminta DPR RI menyelesaikan revisi tersebut pada masa sidang yang akan dimulai pada 18 Mei 2018. Jokowi sekaligus ‘mengancam’ akan mengeluakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) jika tak selesai hingga bulan Juni, akhir masa sidang di DPR RI.

Iklan