_
Home / Sumut / KIPP Sumut Minta Bawaslu RI Evaluasi Bawaslu Sumut
WOL Photo

KIPP Sumut Minta Bawaslu RI Evaluasi Bawaslu Sumut

MEDAN, Waspada.co.id – Setelah Bawaslu Sumut mengeluarkan surat edaran Nomor B-1601/K.Bawaslu-Prov.SU/PM-00.01/05/2018 perihal penyampaian kesepakatan bersama larangan memberikan ceramah, infaq dan sedekah selama bulan ramadhan bagi pasangan calon pilkada, tim kampanye, partai politik dan relawan menuai banyak perotes dari berbagai kalangan.

Edaran tersebut dianggap berbagai pihak telah melakukan penistaan terhadap agama karena melarang atau membatasi kegiatan keagamaan selama bulan ramadhan.

Dalam hal ini Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu Sumatera Utara, Ferdiansyah Putra. juga mengherankan apa yang menjadi landasan berpikir Bawaslu Sumut sehingga melahirkan edaran tersebut.

“Bawaslu Sumut yang kita yakini memiliki tupoksi mengawasi jalannya proses pemilihan umum sesuai dengan aturan yang berlaku malah masuk ke ranah agama yang membatasi sebagian pihak untuk melakukan aktivitas keagamaan selama bulan ramadhan.

Justru kita menilai bahwa edaran ini bertentangan dengan visi misi penyelenggara pemilu yang selama ini mengkapanyekan pilkada damai dan anti sara, namun malah menimbulkan gejolak,” ujar Ferdiansyah Putra.

Lanjutnya, KIPP Sumut melihat pasca dikeluarkannya edaran tersebut menimbulkan riak-riak penolakan dengan akan adanya gelombang masa berdemonstrasi ke bawaslu sumut, bahkan ada kalangan yang akan melaporkan Bawaslu Sumut ke polisi karena dianggap telah melakukan penistaan agama.

“Untuk meminimalisir hal-hal atau masalah yang akan timbul pasca edaran tersebut KIPP Sumut meminta Bawaslu RI untuk melakukan evaluasi terhadap Bawaslu Sumut sebagai Institusi tertinggi dalam lembaga pengawas pemilu yang mempunyai kewenangan melakukan koreksi terhadap putusan bawaslu provinsi dan berkewajiban pula melakukan pembinaan dan pengawasan tugas jajaran lembaga di bawahnya.

Sekaligus ingin mengetahui bagaimana Bawaslu RI menilai edaran tersebut, apakah memiliki alasan yang kuat dan berlatar belakang aturan perundang-undangan yang berlaku atau hanya keputusan yang tidak bisa di pertanggung jawabkan secara hukum,” ujarnya.

Pelaksanaan Pilkada yang semakin dekat, kata Ferdiansyah Putra, juga harus jadi bahan pertimbangan bagi jajaran Bawaslu, jangan samnpai edaran ini menjadi ancaman kondusifitas di wilayah Sumatera Utara.

“KIPP Sumut berharap pilkada 2018 dapat berjalan dengan kondusif dan berkualitas, tidak ada pihak-pihak yang tercederai. Dan Pilkada 2018 betul-betul memiliki kedaulatan bagi rakyat itu sendiri, bukan hanya sekedar terpilihnya kepala daerah saja,” tegasnya. (wol/data2)

Editor: RIDIN

Check Also

Polrestabes Siap Bantu KPU Medan Pengamanan Pilkada

MEDAN, Waspada.co.id – Kapolrestabes Medan Kombes Pol Johnny Eddizon Isir, melaksanakan kunjungan silahturahim ke Kantor ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.