_
Home / Medan / Fraksi PKS Desak Pemko Terbitkan Perwal Jaminan Halal dan Higienis
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Medan, Jumadi Spdi (WOL Photo/M. Rizki)

Fraksi PKS Desak Pemko Terbitkan Perwal Jaminan Halal dan Higienis

MEDAN, WOL – Ketua Fraksi PKS DPRD Medan, Jumadi S.Pdi, mendesak Pemko Medan segera menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) yang mengacu pada Perda 10/2017 tentang Pengawasan Serta Jaminan Produk Halal dan Higienis. Karena belum terbitnya Perwal tersebut, masih banyak masyarakat yang merasa resah ketika berbelanja ke pasar-pasar tradisional.

“Perdanya-kan sudah disahkan, terkait Perda Halal dan Higienes itu. Jadi diharapkan, setiap pasar ada penataan terkait jualan halal dan haram itu. Nah, untuk mengatur lebih teknis terkait itu, harus ada Perwalnya. Jadi, kami harapkan Wali Kota bisa mengeluarkan Perwal,” pintanya, Kamis (1/2).

Lebih lanjut Jumadi mengatakan, jika implementasi Perda Halal dan Higienis terwujud dalam Perwal, warga dapat lebih aman nyaman dalam memilih produk di pasar.

“Dulu kita gak ada payung hukum, kini sudah ada Perdanya, namun harapannya dilanjutkan dengan Perwal. Halal dan higieniskan harus benar-benar dijaga, yang namanya higienisnya umat manusiakan butuh sehat,” ujarnya.

Politisi yang duduk di Komisi B membidangi kesehatan, pendidikan dan lingkungan ini menyebutkan, ada beberapa pasar yang menjadi sorotan Fraksi PKS terkait produk halal dan higienis. Di antaranya, Pasar Beruang Jalan Sumatera, Pasar Pagi Kampung Durian, dan Pasar Padang Bulan.

“Permasalahan ini kita ingatkan kembali. Harapan kita cepatlah dibuat Perwalnya. Laporan masyarakat seperti di Kampung Durian, pernah menyampaikan keresahan terkait ini. Hampir semua pasar perlu dijaga dan diawasi, tidak hanya halal tapi kehigienisan,” urainya seraya menyebutkan jika Perwal sudah terbit, tinggal tugas Satpol PP yang melakukan pengawasan Perda tersebut.

Menanggapi desakan itu, Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution, mengaku bahwa Perda 10/2017 memang sudah disahkan dan butuh Perwal untuk mendapatkan petunjuk pelaksanaan teknisnya. Sebab hal itu sama halnya dengan undang-undang. Tanpa ada itu (Perwal, red) putusan pemerintah tidak bisa jalan.

“Saat ini Perwal itu lagi disiapkan. Dalam proses penyiapan dan penyusunan Perwal. Rencananya secepatnya disiapkan,” tukasnya.(wol/mrz)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Saran MABMI ke Akhyar, Tiap Jumat ASN Pakai Adat Melayu

MEDAN, Waspada.co.id – Pengurus Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) Kota Medan menemui Pelaksana tugas ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.