_
Home / Fokus Redaksi / Wali Kota Medan Harus Tegas Soal Ketentuan Izin HO
WOL Photo/ Ega

Wali Kota Medan Harus Tegas Soal Ketentuan Izin HO

MEDAN, WOL – Pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) pungutan liar (pungli) oknum PNS Dispenda Medan yang menjadi calo di Dinas Penanaman Modal Pemprovsu, Jumat (1/9) lalu, ternyata berdampak pada tertundanya penerbitan izin HO, SIUPP dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) karena server dibawa pihak Polda Sumut.

Ketua Kompertemen Bidang Hukum Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3i) Sumut, Enrico Sihombing, menyesalkan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTST) Kota Medan, menerbitkan pengumuman penundaan penerbitan izin.

Alasannya karena berdasarkan Permendagri No 19 Tahun 2017 tentang pencabutan peraturan Mendagri no 27 Tahun 2009, tentang pedoman penetapan izin gangguan (HO) daerah, maka dengan ini disampaikan permohonan utk izin gangguan dan izin usaha yang mempersyaratkan izin gangguan tidak dapat diproses seperti biasa, menunggu ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur untuk itu.

Dijelaskan Enrico, jika merujuk Permendagri No. 19 Tahun 2017 terbit sejak 29 Maret 2017, intisarinya pencabutan ketentuan tentang adanya Izin Gangguan Daerah (HO), namun Pemerintah Kota Medan dan juga Pemko/Pemkab di Sumut masih tetap mempersyaratkan Izin Gangguan (HO) dengan biaya retribusi yang tiap daerah berbeda-beda.

Namun sebagai syarat untuk mendapatkan izin usaha tersebut, terjadi pula OTT atas oknum Perizinan Sumut dan Dispenda Medan yang menjadikan Kantor Perizinan Medan digeledah polisi dan hasilnya izin gangguan dan izin usaha belum bisa diterbitkan.

“Apakah izin gangguan yang dibayarkan setelah terbitnya Permendagri No 19/2017 adalah ilegal dan bentuk pungli Pemerintah Kota Medan terhadap warganya yang mengurus izin usaha atau ini bentuk pembangkangan Pemko Medan pada peraturan pemerintah pusat? Terima Kasih OTT Poldasu yang sudah membuka dan meluruskan ketidakpastian hukum ini. Apresiasi buat Poldasu,” ujar Enrico, Selasa (19/9).

“Permendagri No 19/2017 terbit sejak 29 Maret 2017 dijadikan kambing hitam oleh pihak mereka, dimana Permendagri No 19/2017 berlaku di seluruh Indonesia.

“Tapi sebelum OTT dikeluarkan pengumuan bahwa belum dapat diterbitkan izin apapun. Terkesan lahir pungli baru yang membuat kepengurusan HO dan SIUP serta TDP  jadi terkendala, padahal dunia usaha membutuhkan izin dasar tersebut,” tuturnya dengan tegas ketika mengunjungi Warkop Jurnalis.

Ditegaskan, tidak berlaku HO yang menguntungkan perusahaan-perusahaan besar dimana daerah akan dirugikan oleh kebijkan tersebut. DPMPTSP Kota Medan mengambil kebijakan, jadi membuat usaha apapun karena pemerintah tidak tegas dalam menjalankan Perda Medan nomor 22 Tahun 2012 tentang restribusi HO serta peraturan walikota (Perwal) nomor 36 Tahun 2010, berarti Pemko Medan dalam hal ini DPMPTSP Kota Medan mengkangkangi Permendagri No 19/2017 sehingga para dunia usaha tidak bergerak karena memiliki legalitas badan usaha tersebut.

“Dunia usaha saat siap saja terhadap kebijakan mana yang dipilih Pemko Medan apa Permendagri No 19/2017 atau Perda Medan No 22 Tahun 2012. Jangan seperti saat ini kebijakan mereka membunuh dunia usaha yang ada. Di sini Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin, harus tegas dan bijaksana menjalani fungsinya,” pungkas Enrico. (wol/ags)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Update Kasus Eldin, KPK Geledah Kediaman Akbar Himawan Buchari

MEDAN, Waspada.co.id – Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) terus melakukan pengembangan kasus OTT Wali Kota Medan, ...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.