_
Home / Medan / Provinsi NTB Contoh Terbaik Penerapan Perda Halal dan Higienis
Anggota DPRD Medan, Rajudin Sagala (WOL Photo/M. Rizki)

Provinsi NTB Contoh Terbaik Penerapan Perda Halal dan Higienis

MEDAN, WOL – Ketua Panitia Khusus Peraturan Daerah Halal dan Higienis DPRD Medan, Rajuddin Sagala, mengaku serius merealisasikan peraturan tersebut menjadi produk hukum dengan melakukan kunjungan ke Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Alhamdulillah sukses pertemuan dengan dinas perindustrian Provinsi NTB,” ungkapnya ketika ditanya mengenai progres pembahasan Ranperda Makanan Halal dan Higienis, Selasa (9/5).

Politisi PKS ini menceritakan sedikit ihkwal pertemuan antara Pansus Halal dan Higienis DPRD Kota Medan yang ia ketuai dengan Dinas Perindustrian Provinsi NTB pada Rabu, (3/5) lalu, pukul 10.00 WITA, waktu Mataram.

Dijelaskan Rajuddin Sagala mengulangi perkataan Plh Kadis Perindustrian Provinsi NTB, Laily didampingi beberapa orang staff, termasuk utusan dari Balai POM Provinsi NTB, bahwa di provinsi ini sudah ada Pergub Wisata Halal yang diatur dalam Pergub No.2 tahun 2015.

“Pemprov NTB setiap tahunnya memberikan sertifikasi halal pada Industri Kecil Menengah (IKM), sebanyak 100 IKM yang biayanya ditanggung APBD provinsi dengan biaya Rp1 juta sampai dengan Rp2 juta setiap IKM. Sampai tahun 2017 ini mereka sudah memberikan sertifikasi halal terutama pruduk makanan termasuk Hotel, restaurant yang menyediakan makanan, minuman dan produk lokal lainnya sebanyak 365 tempat,” bebernya.

Rajuddin menambahkan, bagi hotel dan restauran yang menengah ke atas, Pemprov NTB hanya mensubsidi biaya sertifikasi halal yang diterbitkan MUI Rp2 juta hingga dengan Rp3 juta saja. Sisanya ditanggung oleh yang bersangkutan. Terlebih yang sudah maju, pengusaha akan membayar sendiri. Bagi hotel, restaurant dan IKM yang tidak memiliki sertifikasi halal dan higienis dari MUI, maka akan diberikan teguran tertulis 1 hingga 3 kali. Apabila tidak juga mengurusnya terlebih ada pemalsuan label halal atau tidak higienis, maka izin usahanya dicabut.

“Hasil pertemuan dengan Dinas Perindustrian NTB itu nantinya menjadi tambahan masukan kepada Pansus untuk menggodok Perda Halal dan Higienis yang saat ini sedang dalam proses pematangan,” pungkasnya.

Masih hal serupa, anggota Pansus Halal dan Higienis lainnya, Surianto SH, menyambut baik masukan yang didapat pansus saat berkunjung ke NTB. Menurutnya apa yang telah diterapkan Pemprov NTB sangat baik jika di aplikasikan di Kota Medan.

“Kalau Perda yang ada di sana itu berhasil kita terapkan di Kota Medan, maka Pemko Medan akan dengan mudah menata wilayah mana saja yang boleh dan tidak boleh terpajang makanan halal. Begitu juga dengan makanan higienisnya. Konsumen akan terlindungi dan pengelola makanan tidak sembarangan lagi menjajakan makanan mereka. Ada aturan yang mengawasinya,” tukasnya.(wol/mrz/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

PKS Sebut Salam Agama Lain Bukan Bentuk Toleransi

JAKARTA, Waspada.co.id – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera merespons imbauan MUI ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.