_
Home / Warta / Indonesia Hari Ini / Mangkir, KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Sjamsul Nursalim Beserta Istri
Jubir KPK Febri Diyansyah (Foto: Arie Dwi Satrio/Okezone)

Mangkir, KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Sjamsul Nursalim Beserta Istri

agregasi
agregasi

 

JAKARTA – Pemilik saham Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim beserta istrinya, Itjih Nursalim, mangkir dalam agenda pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada hari ini.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, keduanya bakal kembali dijadwal ulang sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), dalam waktu yang belum ditentukan.

“Sampai dengan sore ini, kami belum dapat informasi kehadiran yang bersangkutan,” kata Febri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (29/5/2017).

Menurut Febri, kesaksian Sjamsul Nursalim sangat dibutuhkan dalam kasus ini, untuk tersangka ‎mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Negara (BPPN), Syafruddin Arsjad Temenggung. Oleh karena itu, KPK berharap Sjamsul dan istrinya dapat kooperatif diperiksa sebagai saksi.

“Meskipun saksi kini berada di Singapura. Iti‎kad baik saksi sangat dibutuhkan dalam kasus ini,” pungkasnya.

Sekadar informasi, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsjad Temenggung resmi ditetapkan sebagai tersangka pertama dalam kasus dugaan mega korupsi penerbitan SKL BLBI oleh KPK.

Syafruddin diduga telah melakukan kongkalikong serta menerbitkan SKL BLBI untuk pemegang saham Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp3,7 triliun.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Sjamsul saat ini tengah berada di luar negeri. Padahal, pemilik saham BDNI tersebut mempunyai kaitan konstruksi korupsi dengan‎ Syafruddin dalam kasus SKL BLBI ini.

‎Atas perbuatannya, Syafruddin Temenggung disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Check Also

KPK Harap Pemberantasan Korupsi Masuk Amandemen UUD 1945

JAKARTA, Waspada.co.id – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menegaskan pentingnya dukungan regulasi ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.