Pansus dan Parpol Pengusung Siap Pemilihan Ulang Wagubsu

WOL Photo

MEDAN, WOL – Ketua PKNU Sumut Muhammad Ikhyar Velayati Harahap memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap Ketua Pansus pengisian kursi Wakil Gubernur Sumut (Wagubsu), Syah Afandin yang siap melakukan pemilihan ulang, jika ada intruksi dari Mendagri.

Kesiapan ketua Pansus pengisian kursi Wagubsu tersebut diutarakan kepada media menyikapi terbitnya surat Menteri Sekretariat Negara Republik Indonesia kepada Mendagri agar melakukan penelitian, pengkajian dan penanganan ulang Keputusan Presiden Nomor 142/P Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016  sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.

“Saya memberikan apresiasi dan penghargaan kepada abangda Syah Afandin karena berani dan siap untuk melakukan pemilihan ulang Wagubsu seperti yang diamanatkan oleh undang undang dan putusan pengadilan PTUN jakarta,” ujar Muhammad Ikhyar Harahap saat dihubungi Waspada Online Minggu (12/2).

Terkait surat Mensekneg (Sesneg) no B-69/M. Sesneg/D-3/AN/00.00/01/2017 pertanggal 26 Januari 2017 ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait jawaban keberatan PKNU, Muhammad Ikhyar Velayati Harahap mengatakan, sekarang masyarakat Sumatera Utara menunggu hasil analisis dan kajian dari Mendagri tentang keppres tersebut.

“Masyarakat Sumatera Utara menunggu hasil kajian dan analisis dari Mendagri mengenai keabsahan hukum Keppres tersebut. PKNU telah memberikan imformasi mengenai kronologis pemilihan beserta fakta fakta hukumnya kepada pihak terkait, dalam hal ini Presiden, Mensegneg, Mendagri, Ketua DPRRI dan Komisi II DPRRI,” ujar Ikhyar.

Advertisement

Ikhyar menjelaskan, Jika mau jujur sebenarnya surat Mensekneg tersebut berisi teguran kepada Mendagri bahwa proses pemilihan Wagubsu sisa jabatan 2013-2018 adalah cacat hukum dan tidak sesuai dengan perundang udangan yang berlaku, dan mendagri harus segera memberikan arahan dan kebijakan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku, yaitu pasal 176 ayat 1& 2 UU Pilkada no 10 Tahun 2016 serta mematuhi putusan putusan sela no 219/G/2016/PTUN –jakarta serta putusan no W2TUN.1.3556/HK.06/XII/2016 yang memerintahkan kepada kemendagri agar melakukan pemiihan ulang yang melibatkan PKNU sebagai Parpol pengusung.

“Sekarang bolanya ada di tangan Mendagri. Karena Pansus pemilihan wagubsu dan parpol pengusung siap melaksanakan proses ulang pemilihan yang sesuai dengan peraturan perundang undangan. Masyarakat Sumut ingin agar wagubsu yang terpilih punya keabsahan hukum serta keabsahan politik,” ujar Ikhyar di akhir pembicaraan. (wol/rdn/data2)