Mendagri Akan Teliti dan Kaji Ulang Keppres Wagubsu

WOL Photo

MEDAN, WOL – Menteri Sekretariat Negara (Mensekneg) Republik Indonesia meminta Mendagri agar melakukan penelitian, pengkajian dan penanganan ulang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai Keputusan Presiden Nomor 142/P Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016 yang sudah sempat diterbitkan.

Hal tersebut di katakan Ketua DPW PKNU Sumut, Muhammad Ikhyar Velayati Harahap kepada Waspada Online, Kamis (9/2), ketika ditanya mengenai perkembangan kasus Wagubsu yang hingga saat ini belum dilantik.

Ikhyar menjelaskan, tanggal 26 Januari 2017, PKNU menerima surat dari Menteri Sekretaris Negara tentang kasus Wagubsu yang terkatung-katung. Surat dari Mensekneg tersebut ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri dan di CC-kan kepada Presiden Republik Indonesia serta DPW PKNU Sumatera Utara. Dalam surat tersebut, Mensekneg meminta kepada Mendagri agar melakukan penelitian, pengkajian dan penanganan ulang Keppres yang sudah kadung diterbitkan tersebut agar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ikhyar menambahkan, surat Menteri Sekretaris Negara tersebut merupakan respon dan jawaban atas surat Ketua DPW PKNU Sumut tanggal 5 Januari 2017 kepada Presiden. Surat PKNU tersebut berisi kronologis pemilihan Wakil Gubernur Sumatera Utara yang cacat hukum karena melanggar Undang Undang No 10 Tahun 2017 Pasal 176 ayat 1 dan 2 serta melawan putusan sela No 219/G/2016/PTUN – Jakarta dan mengingkari putusan no W2TUN.1.3556/HK.06/XII/2016 yang memerintahkan kepada Kemendagri agar melakukan pemilihan ulang yang melibatkan PKNU sebagai parpol pengusung.

“Informasi yang sampai ke Mensekneg dan Presiden tidak utuh mengenai pemilihan Wakil Gubernur Sumatera Utara. Sehingga ketika surat PKNU dibaca oleh Presiden dan Mensekneg maka penerbitan surat tersebut kembali dipertanyakan, kenapa Mendagri merekomendasikan wakil gubernur terpilih untuk diterbitkan Keppresnya sementara prosesnya berlawanan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga Mensekneg meminta agar pemilihan Wagubsu harus disesuaikan dengan putusan pengadilan, yaitu pemiihan ulang dengan melibatkan PKNU serta sesuai dengan UU yang berlaku saat ini,” tegasnya.

Advertisement

Ikhyar juga mengingatkan, semua pihak mempercayakan kepada proses hukum yang sedang berjalan. Pemerintah pusat dan masyarakat Sumatera Utara juga menginginkan agar ada Wakil Gubernur Sumatera Utara, tetapi jangan sampai proses pengisian jabatan Wakil Gubernur Sumatera Utara, melanggar hukum dan perundang-undangan yang berlaku. PKNU sendiri berharap agar Wagubsu yang terpilih tersebut bukan hanya mempunyai keabsahan politik, tetapi juga punya keabsahan hukum.

“Kasus pemiihan Wakil Gubernur Sumatera Utara ini menjadi pelajaran bagi kita semua, baik itu Parpol, DPRD maupun pemerintahan Sumatera Utara agar selalu menjadikan hukum dan Udang Undang sebagai landasan kebijakan politik. Jangan sampai hukum dan Undang Undang dikalahkan oleh manuver-manuver politik sesaat yang berimplikasi pada konflik horizontal maupun vertikal terjadi di Sumatera Utara,” pungkasnya.(wol/rdn/data2) 

Editor: SASTROY BANGUN