Presiden Jokowi Didesak Cabut PP Kenaikan Biaya STNK dan BPKB

foto: republika
agregasi
agregasi

 

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 ‎tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Polri. PP itu menjadi dasar naiknya tarif pengurusan STNK dan BPKB.

“Seharusnya Presiden Jokowi jangan lagi mempertanyakan kenaikan STNK ini. PP Nomor 60 Tahun 2016 harus dicabut secara langsung oleh Presiden,” kata Koordinator Centre Budget Analysis (CBA) Ucok Sky Khadafi kepada Okezone, Jumat (6/1/2017)

Menurutnya, kenaikan tarif pengurusan STNK dan BPKB semakin membuat masyarakat sengsara di tengah kondisi perekonomian yang serba sulit.

“Rakyat pusing tujung tujuh keliling dan tambah sengsara gara-gara Presiden Jokowi kerjanya hanya mempertanyakan,” tukasnya.

Awal tahun ini masyarakat dikejutkan dengan kenaikan tarif biaya pengurusan STNK dan BPKB tiga kali lipat berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2016.

“Harga seperti cabai, naiknya harga BBM, dan akan naiknya tarif listrik itu kan sudah membuat rakyat susah,” tambahnya.

Kenaikan biaya pengurusan STNK dan BPKB resmi berlaku mulai hari ini. Dalam PP Nomor 60 Tahun 2016 terdapat penambahan jenis PNBP seperti tarif pengesahan STNK, penerbitan nomor registrasi kendaraan bermotor pilihan, STRP dan TNRP (lintas batas) dan penerbitan SIM golongan C1 dan C2.