_
Home / Aceh / Intimidasi dan Teror Ancam Pilkada Aceh
foto: waspada

Intimidasi dan Teror Ancam Pilkada Aceh

BANDA ACEH, WOL – Intimidasi, teror, dan tindak kekerasan lain bakal mengancam Pilkada damai di Aceh. Karena itu, Plt Gubernur Aceh bertekad mengawal proses dan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 dari intimidasi dan tindak kekerasan lainnya.

Pun begitu, Plt berpangkat Mayor Jenderal Purnawirawan itu memastikan pesta demokrasi yang akan berlangsung di Aceh bebas dari unsur intimidasi dan provokasi, dari pihak mana pun tanpa melihat siapa dan pendukung siapa, dengan melakukan koordinasi bersama pihak kepolisian dan TNI.

“Setiap TPS akan dikawal aparat keamanan dari Polri dan diback up oleh anggota TNI,” tegas Plt Gubernur Aceh, Soedarmo, di Aceh baru-baru ini.

Soedarmo tidak merinci jumlah aparat keamanan (TNI/Polri) yang dikerahkan untuk mengamankan TPS di daerah yang dianggap rawan. Ia mengajak masyarakat tidak takut melaporkan kejadian intimidasi menjelang pilkada kepada aparat keamanan untuk segera diambil tindakan sesuai aturan yang berlaku.

Menurut Soedarmo, ancaman intimidasi sudah seharusnya menjadi perhatian serius mengingat Aceh memiliki potensi pelanggaran serta tingkat kerawanan yang tinggi, yaitu kedua tertinggi di Indonesia setelah Papua Barat berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2017 yang dilansir Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Untuk meningkatkan proses pengawalan pilkada yang aman dan bebas intimidasi, pihaknya akan membentuk tim Posko Pengaduan untuk memudahkan masyarakat melaporkan potensi pelanggaran aturan pilkada serta memberi masukan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Aceh.

“Saya ingin masyarakat bebas menyampaikan masukannya kepada pemerintah, demi menjamin pemerintahan yang lebih baik serta mencegah adanya aktivitas yang tidak sesuai aturan dalam penyelenggaraan pilkada di Aceh,” tegas Soedarmo.

Sebagai upaya meningkatkan pencegahan tersebut, Soedarmo mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pilkada, yaitu Komisi Independen Pemilihan (KIP), Panwaslih Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, aparat keamanan serta aparat penegak hukum lainnya.

Selain membahas tentang pilkada, Soedarmo turut menegaskan kembali komitmennya dalam memastikan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2017 selesai disahkan paling lambat pertengahan Desember tahun ini.

“Selama ini pengesahan APBA selalu terlambat karena terlalu banyak kepentingan pihak tertentu, sehingga program-program Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) menjadi tersendat. Mudah-mudahan dalam tiga bulan saya melaksanakan tugas sebagai Plt Gubernur, kondisi ini dapat berubah,” kata Soedarmo.

Menurutnya, hal tersebut penting untuk disuarakan dan dibahas bersama antara pihak eksekutif dan legislatif demi peningkatan kualitas pembangunan dan kesejahteraan rakyat Aceh pada umumnya.(wol/aa/wsp/data1)

Editor: AUSTIN TUMENGKOL

Check Also

Nasabah Meninggal Dunia, Bank Diduga Tagih Kartu Kredit Dengan Cara Teror

MEDAN, Waspada.co.id – Bank Mega melalui divisi collection cabang Medan melakukan penagihan kartu kredit kepada ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.