Tolong Warga Miskin, Pemerintah Pangkas Izin Perumahan

Ilustrasi (foto: Ist)

JAKARTA, WOL – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah segera menyederhanakan peraturan guna mendukung program pembangunan sejuta rumah untuk masyarakat kurang mampu.

“Soal peraturan, kita perlu menyederhanakannya,” kata Darmin saat memimpin rapat koordinasi penyederhanaan regulasi perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Jakarta, Selasa (12/4) mengutip Antara.

Dalam rapat koordinasi itu terungkap bahwa masih banyak peraturan yang masih tumpang tindih terkait pembangunan perumahan bagi masyarakat kurang mampu.

Selain itu, para pengembang juga dihadapkan pada beberapa ketidakpastian, antara lain terkait biaya pengurusan izin.

Hasil verifikasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa ada 33 izin per syarat yang diperlukan untuk mengurus perizinan dan pemerintah berencana memangkasnya menjadi 21 izin per syarat.

Proses penyelesaian izin selama ini membutuhkan waktu sekitar 753 hingga 916 hari dan pengurusan izin dapat menghabiskan ongkos hingga Rp3,5 miliar untuk area perumahan seluas lima hektare.

“Kita akan mendesain ulang perihal ini sehingga masyarakat berpenghasilan rendah benar-benar dapat menikmati,” kata Darmin tentang program yang telah dimulai sejak pertengahan 2015 itu.

Dalam satu atau dua bulan mendatang, ia menargetkan, pemerintah bisa menerbitkan paket peraturan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Hingga saat ini, masih banyak tantangan maupun hambatan dalam pelaksanaan program sejuta rumah bagi masyarakat kurang mampu dan berpenghasilan rendah, baik dari sisi ketersediaan maupun permintaan.

Dari sisi ketersediaan, kendalanya antara lain ketersediaan kredit untuk sektor properti, terutama bagi pengembang kecil, perizinan dan persyaratan pembangunan perumahan yang berbelit, panjang dan mahal.

Sedangkan dari sisi permintaan, hambatannya mulai dari masalah ketersediaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dengan bunga terjangkau hingga rendahnya akses masyarakat terhadap produk perbankan, salah satunya terkait dengan isu kapasitas mendapatkan pinjaman.(hls/data1)