PKL Perlu Diatur Dalam Perda

WOL Photo

MEDAN, WOL – Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) kerap membuat arus lalu lintas macet. Padahal usaha mikro ini, turut mendorong perekonomian nasional. Sedangkan pemerintah sudah mengeluarkan regulasi mengenai penataan dan pemberdayaan PKL.

“Perspektif kita, mendengar nama PKL pasti yang dicari Satpol PP. Tertibkan!. Padahal, tidak semuanya PKL itu salah,” kata Kasatpol PP Kota Medan, M Sofyan, dalam rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Medan 2015 dengan segenap Pansus LKPj di gedung dewan, Jumat (29/4).

Pemerintah sudah mengeluarkan peraturan sebagai regulasi penataan PKL. Bagi yang melanggar, berjualan di atas parit, trotoar hingga badan jalan harus ditertibkan. Akan tetapi regulasi memberi peluang penataan dan pembinaan PKL.

Penataan dan pemberdayaan PKL menjadi kewajiban pemerintah. Dilaksanakan oleh tim gabungan dari unit kerja yang berkaitan. Mulai dari tempat, penataan sampai stimulus peningkatan usaha.

Di daerah lain, sudah dibentuk Perda PKL sebagai regulasi pembinaan dan penataan di Medan, hingga kini belum ada Perda PKL, sehingga orientasinya lebih pada penindakan penegakan perda. “Mari kita pikirkan. Setahu saya belum ada regulasinya,” kata, M Sofyan.

Dijelaskan, anggaran Satpol PP tahun 2016 sebesar Rp33 miliar atau bertambah sekitar Rp1,5 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rp31,5 miliar. Sedangkan serapan anggaran belanja langsung dan tidak langsung sebesar Rp19,587 miliar (76,01%).

Disebutkan, penataan dan penertiban PKL, pasar tumpah dan pedagang asongan yang mengganggu ketertiban menjadi satu diantara program perioritas.

Anggota Pansus LKPj Anton Panggabean juga sependapat jika PKL harus diberdayakan. “Kalau konsepnya cuma penertiban, ini gak akan pernah habis. Harus ada penataan, disediakan lokasi,” tutupnya.(wol/mrz/data2)

Editor: SASTROY BANGUN