_
Home / Medan / Soal Upah CS DPRD Medan di Bawah UMK, Komisi B Panggil Pihak ketiga
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Medan, Surianto SH. (WOL Photo)

Soal Upah CS DPRD Medan di Bawah UMK, Komisi B Panggil Pihak ketiga

MEDAN, WOL – Mencuatnya pemberitaan soal pelanggaran Upah Minimum Kota (UMK) yang lakukan PT Sevenindo Prima Makmur selaku pemenang tender jasa cleaning service (CS) di gedung DPRD Medan, membuat Ketua Komisi B DPRD Medan, Surianto (Butong), angkat bicara.

Politisi Gerindra ini akan memanggil pemenang tender tersebut guna meminta klarifikasi persoalan. Sepengetahuannya, UMK Kota Medan Rp2.270.000,- pada tahun 2016. Namun faktanya, informasi yang di dapat, CS gedung DPRD Medan hanya menerima Rp1,8 juta dan tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Politisi asal Medan Utara itu terkejut dengan kondisi yang ada. Mengingat selama ini Komisi B selalu menyoroti masalah upah pekerja di instansi swasta, ternyata di gedung DPRD sendiri ada pekerja yang dibayar dibawah UMK.

“Terus terang mendengar ini saya terkejut. DPRD selama ini menyoroti masalah kelayakan upah kepada pengusaha di luar. Sementara di sini (DPRD,red) ada juga yang dibayar dibawah upah layak. Kita mau aturan itu berlaku untuk semua dan dipatuhi. Kita akan panggil pihak ke tiga itu dalam waktu dekat,” jelasnya, Kamis (10/3).

Lebih lanjut dikatakannya, meskipun tanpa adanya pengaduan, Butong menegaskan, Komisi B tetap akan melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan. “Kalau soal mereka (CS,red) tidak terdaftar di BPJS Kesehatan, berarti pihak ke tiga sudah melanggar Permenaker. Peraturan itu berlaku untuk semua instansi pemerintah maupun swasta,” sambungnya seraya menyebutkan akan mengawal masalah ini sampai tuntas.

Menanggapi temuan tersebut, secara terpisah, pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Medan, Hj. Alida SH, MH menilai permasalahan CS yang dibayar dibawah UMK serta tidak diberikan fasilitas BPJS Kesehatan merupakan tugas pokok dan fungsi (Tufoksi)-nya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Alida mengakui dirinya tidak mengetahui secara detail persoalan tersebut (upah dibawah UMK dan tidak memiliki BPJS Kesehata,red), karena secara teknis program tersebut sudah ada bagian-bagiannya.

Perempuan yang disapa Uni ini mengatakan akan memintai keterangan kepada pejabat teknisnya. “Nanti saya tanyakan ke pejabat teknisnya ya,” pungkasnya.

Untuk diketahui, 47 orang CS yang sehari-hari bertugas di DPRD Medan hanya mendapatkan upah Rp.1,8 Juta per bulannya tanpa diberikan fasilitas BPJS Kesehatan.

Permasalahan imi mencuat kepermukaan setelah terbongkarnya anggaran pengadaan CS di gedung DPRD Medan senilai Rp1,85 miliar untuk tahun anggaran 2016. Proyek pengadaan yang dimenangkan PT. Sevenindo Prima Makmur. Namun, pada kenyataannya tidak sesuai ketentuan. 47 orang CS tersebut hanya diberikan fasilitas Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kecelakaan Kerja.(wol/mrz/data1)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Ada Apa Komisi III Sidak Diam-diam Terus Panggil Pengelola Tempat Hiburan?

MEDAN, Waspada.co.id – Hari ini direncanakan, Komisi III DPRD Medan akan memanggil pengelola Rooftop yang ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.