_
Home / Medan / DPRD Tuding Kompleks di Medan Banyak Langgar Aturan
Istimewa

DPRD Tuding Kompleks di Medan Banyak Langgar Aturan

MEDAN, WOL – Anggota Komisi D DPRD Medan, Parlaungan Simangunsong, menuding kalau sejumlah kompleks perumahan di Kota Medan banyak melanggar aturan seperti tidak memiliki IMB, jumlah bangunan tidak sesuai dan soal 30 persen Ruang Terbuka Hijau (RTH).

“Kita melihat belakangan ini, pertumbuhan bisnis perumahan semakin meningkat pesat. Berdasarkan pantauan kita, banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan pengembang. Memang tidak semua yang melanggar, tapi ada beberapa,” ungkapnya, Kamis (10/3).

Ketua Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) Sumatera Utara ini menambahkan buntut dari meningkatnya keberadaan kompleks perumahan itu menjadi salah satu penyebab banjir di Kota Medan.

“Sama-sama kita tahu, kalau selama ini lahan kompleks perumahan itu sebelum dibangun, lokasi resapan air. Lalu, setelah dibangun, lahan serapan kan jadi tidak ada,” sambungnya seraya akan memanggil pengurus Real Estate Indonesia (REI) Sumut dalam waktu dekat.

Wakil Sekretaris DPP REI, Tomy Wistan, meminta pemerintah tidak melihat persoalan banjir dari satu sisi semata. Banjir bukan hanya disebabkan tumbuhkembangnya kompleks perumahan, melainkan bisa saja dikarenakan aliran yang tidak lancar maupun infrastukrur yang tidak bagus.

“Kalau mau cari siapa yang salah, jangan melihat dari satu sisi saja. Bisa saja karena infrastrukturnya. Lalu, siapa yang menyediakan infrastuktur itu?. Tentu pemerintah daerah dan pusatkan. Kalau memang saluran airnya baik, tidak mungkin terjadi banjir,” kilahnya.

Mantan Ketua REI Sumut itu mengaku pembangunan kompleks perumahan di Medan tentu harus mengantongi izin.

“Kalau tidak ada izin, bagaimana mau dibangun? Begitu juga RTH, itu sudah ada aturannya. Dalam aturan kan sudah jelas, RTH itu 30 persen dan RTH itu bisa berbentuk taman dan halaman belakang,” jelasnya.

Di sisi lain, dia mengaku penerapan RTH 30 persen tersebut tidak bisa serta-merta diterapkan kepada kompleks perumahan yang telah berdiri sebelum disahkannya aturan tersebut.

“Penerapan RTH juga harus dipilah-pilah. Tidak bisa diterapkan ke seluruh kompleks perumahan. Kalau kompleks itu sudah dibangun dan tidak ada RTH semisal ruko-ruko, apakah harus dirubuhkan? Kalau memang dirubuhkan, ya berikan ganti rugilah,” tegasnya.(wol/mrz/data1)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Ada Apa Komisi III Sidak Diam-diam Terus Panggil Pengelola Tempat Hiburan?

MEDAN, Waspada.co.id – Hari ini direncanakan, Komisi III DPRD Medan akan memanggil pengelola Rooftop yang ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.