Dirjen Pajak Tak Berhak Periksa Transaksi Debitur

Ilustrasi
Iklan
agregasi
agregasi

JAKARTA, WOL – Direktur Jenderal Pajak mewajibkan perbankan melakukan pelaporan transaksi kartu kredit. Aturan ini terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016.

Menanggapi hal ini, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengungkapkan belum mengetahui kewajiban terbaru pajak ini. Pasalnya, PMK ini belum disosialisasikan secara luas kepada pihak perbankan.

“Infonya ke saya belum sampai. Saya belum baca detailnya belum tahu,” kata Asmawi saat ditemui usai dapat di kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (31/3/2016).

Namun, Asmawi menegaskan bahwa DJP tidak berhak memeriksa transaksi para debitur. Pasalnya, hal ini merupakan kewajiban perbankan untuk dapat menjaga kerahasiaan data pada debitur perbankan.

“Rahasia bank, bank kan tidak boleh menyampaikan saldo rekening debitur itu,” tandasnya.(hls/data1)

iklan
Iklan