_
Home / Warta / Ekonomi dan Bisnis / Dirjen Pajak Tak Berhak Periksa Transaksi Debitur
Ilustrasi

Dirjen Pajak Tak Berhak Periksa Transaksi Debitur

agregasi
agregasi

JAKARTA, WOL – Direktur Jenderal Pajak mewajibkan perbankan melakukan pelaporan transaksi kartu kredit. Aturan ini terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016.

Menanggapi hal ini, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengungkapkan belum mengetahui kewajiban terbaru pajak ini. Pasalnya, PMK ini belum disosialisasikan secara luas kepada pihak perbankan.

“Infonya ke saya belum sampai. Saya belum baca detailnya belum tahu,” kata Asmawi saat ditemui usai dapat di kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (31/3/2016).

Namun, Asmawi menegaskan bahwa DJP tidak berhak memeriksa transaksi para debitur. Pasalnya, hal ini merupakan kewajiban perbankan untuk dapat menjaga kerahasiaan data pada debitur perbankan.

“Rahasia bank, bank kan tidak boleh menyampaikan saldo rekening debitur itu,” tandasnya.(hls/data1)

Check Also

Harga Emas Antam Melesat ke Level Rp711 Ribu per Gram

Waspada.co.id – Harga emas PT Aneka Tambang Tbk atau Antam kembali menyentuh posisi Rp711 ribu ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.