Jadi Isteri Siri Gatot, Evy Pernah Diinterpelasi DPRD Sumut

metrotvnews.com

JAKARTA, WOL – Istri Gubernur Sumatera Utara non-aktif Evy Susanti yang dijadikan istri siri, masuk dalam bahan untuk mengajukan hak interpelasi oleh DPRD Sumatera Utara, kata Wakil Gubernur Tengku Erry dalam sidang pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Jakarta, Rabu (3/2) mengutip Antara.

“Interpelasi sudah ada sejak saya belum menjawab pada 2010-2011 yaitu mengenai pergeseran jabatan Plt Gubernur karena tidak ada izinnya dan itu jadi bahan interpelasi 2010-2011. Kemudian pada 2013 ada interpelasi yang berhubungan dengan masalah anggaran termasuk BDB, DBH, Bansos dan BOS dan interpelasi yang mempertanyakan status Ibu Evy di tengah-tengah masyarakat Sumut,” kata Erry.

Terdakwa dalam perkara ini adalah Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evy Susanti yang didakwa menyuap hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara senilai total 27 ribu dolar AS dan 5 ribu dolar Singapura untuk mempengaruhi putusan terkait pengujian kewenangan Kejati Sumut serta menyuap mantan Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella sebesar Rp200 juta.

Suap tersebut terkait dengan adanya permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara atas Penyelidikan tentang dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumut.

“Saya tidak tahu pasti kenapa Ibu Evy disebut, tapi yang saya tahu sebagai pejabat negara kalau ingin memiliki lebih dari satu istri harus mendapat izin dari atasan yaitu Bapak Mendagri,” ungkap Erry.

“Apakah interpelasi dilaksanakan sehubungan dengan temuan BPK?” tanya jaksa penunut umum KPK Wawan Yunarwanto.

“Hak interpelasi itu setahu saya tidak pernah sampai ke inti, Pak Gubernur tidak pernah ditanya karena sebelum interpelasi selalu gagal,” tambah Erry.

Gatot dan Evy didakwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) huruf a atau pasal 13 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling kecil Rp150 juta dan paling banyak Rp750 juta.(hls/data2)