“Tangani Kasus Bansos Sumut, Kejagung Melempem, KPK Mati Suri”

Ilustrasi (foto: kompas.com)

MEDAN, WOL – Kasus korupsi dana bantuan sosial (Bansos) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) seperti menghilang. Tidak ada perkembangan lanjutan yang diinformasikan oleh lembaga adhiyaksa itu.

Demikian diungkapkan Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al-Wasliyah (PP-HIMMAH), Aminullah Siagian saat dimintai tanggapannya oleh Waspada Online, Sabtu (16/1).

Dalam kasus tersebut, Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho dan Kepala Kesbangpollinmas Pemprovsu, Eddy Syofian telah mendekam di penjara karena menyandang status tersangka.

Penyidikan kasus korupsi dana bansos Sumut sempat menjadi pemberitaan hangat di Sumut. Pasalnya lembaga hukum tersebut telah memeriksa lebih dari 200 orang yang diduga menyelewengkan dana bansos dari 2012 hingga tahun 2013.

Pemeriksaan secara estafet terhadap pejabat pemberi dana Bansos dan para lembaga penerima dana Bansos telah dilakukan di  gedung bundar dan juga di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari)  Medan. Tetapi kenapa dalam kasus itu  hanya dua orang saja yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung?

“Kejagung harus bergerak cepat dalam menangani kasus korupsi dana Bansos di Sumut. Jangan biarkan masyarakat semakin tidak percaya dengan lembaga hukum. Kenapa KPK lebih sigab dari Kejagung. Sebaiknya kasus Bansos Sumut diambil saja oleh KPK saja agar penangananya lebih cepat,” ujarnya.

Jaksa Agung HM Prasetyo dan Kapuspenkum Kejagung Amir Yanto saat dihubungi guna mengetahui perkembangan kasus korupsi Bansos di Sumut belum mau menjawab telepon dan SMS Waspada Online.

Tak hanya Kejagung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga terus didesak untuk segera mengusut kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) Pemprov Sumut.

“Terlebih koruptor ‘Papa Minta SKPD & Papa Minta Dana Bansos’ yang sampai hari ini belum di sentuh secara serius oleh para pimpinan KPK yang baru,” kata Koodinator, forum Rakyat Anti Korupsi (Forak) Yogi Akbar di Jakarta, Jumat (15/1) keamrin.

Menurutnya, pimpinan KPK yang baru, Agus Rahardjo dinilai tidak punya keberanian yang sama seperti dicontohkan gaya kepemimpinan Abraham Samad.

Yogi mengatakan, pimpinan KPK yang baru ini seperti mati suri dalam penanganan kasus korupsi yang melibatkan orang dekat istana Surya Paloh (SP) dan penegak hukum HM Prasetyo (HMP) Jaksa Agung,

“Fakta persidangan dan pengakuan dari terdakwa serta saksi kasus Dana Bansos di pengadilan tipikor beberapa waktu lalu, sudah memenuhi alat bukti yang cukup KPK untuk menetapkan status hukum Surya Paloh dan HM.Prasetyo jadi tersangka,” katanya.(ags/rdn/inilah/data1)