Sumut Sertifikasi 1.850 TK Pariwisata

Waspada

MEDAN, WOL – Kementerian Pariwisata melalui Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan, Prof Dr Ahman Sya, menandantangani MoU (memorandum of understanding) dengan LSP Hotpari Medan di Jakarta baru-baru ini.

Ketua LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) Hotpari Medan, Denny S Wardhana, mengungkapkan tenaga kerja (TK) sektor hotel dan pariwisata di Sumut untuk 2016 yang harus disertifikasi ada 1.850. Dari jumlah itu, sertifikasi kompetensi SDM Kepariwisataan 1.650 orang dan pelatihan dasar kompetensi SDM Kepariwisataan 200 orang.

“Tapi kalau jatah ini bisa kita habiskan sebelum akhir tahun ada kemungkinan bisa ditambah lagi,” ungkapnya di Garuda Plaza Hotel (GPH) Medan, Kamis (28/1) kemarin.

Denny menegaskan dalam program kerja Kementerian Pariwisata tahun ini sertifikasi ditarget 35.000 orang di 34 Provinsi. Kemudian, pelatihan dasar SDM Kepariwisataan 17.600 orang.

Dalam MoU dengan Kementerian Pariwisata jatah Sumut adalah 1.650 orang untuk sertifikasi dan 200 orang pelatihan dasar SDM. Sertifikasi menjadi penting, sambungnya, dalam menyambut MEA tahun ini seluruh pekerja pariwisata harus sama levelnya dengan pekerja pariwisata di negara-negara ASEAN.

“Dalam target pertumbuhan ekonomi pemerintah Presiden Joko Widodo menyampaikan delapan arahan percepatan ekonomi awal 2016, di antaranya menargetkan 12 juta kunjungan wisatawan mancanegara dan 260 juta pergerakan wisatawan nusantara,” lanjutnya.

“Untuk itu tenaga kerja sektor pariwisata menjadi kunci penting pelayanan wisatawan. Jangan sampai tenaga kerja negara lain lebih kompeten dibanding TK Indonesia,” tutur Denny lagi.

Denny menegaskan LSP Hotpari akan menggandeng semua stakeholder, termasuk Dinas Pariwisata dan pelaku industri untuk mempercepat proses sertifikasi di Sumut. Denny juga menyebutkan uji kompetensi bersifat terbuka, tanpa diskriminasi, dan diselenggarakan secara transparan.

Prof Dr Ahman Sya memberi pesan khusus kepada para pengelola LSP agar sertifikasi pekerja pariwisata memperhatikan dua hal lagi, yakni Bahasa Inggris dan teknologi.

“Saya ingin setiap uji kompetensi itu menyertakan kemampuan Bahasa Inggris dan teknologi. Misalnya, housekeeping hotel yang disertifikasi di MUK (materi uji kompetensi) tidak ada Bahasa Inggris dan teknologi. Maka, LSP boleh berinisiatif menambahkan dari general competencies. Malu kita kalau pekerja kita tak mampu berbahasa Inggris,” kata Ahman.(wol/waspada/data1)

Editor: AUSTIN TUMENGKOL