_
Home / Fokus Redaksi / Pernyataan Hakim Parlas Nababan Terus Menuai Kritik
kompas.com

Pernyataan Hakim Parlas Nababan Terus Menuai Kritik

MEDAN, WOL – Koordinator Jaringan Kerja Penyelamatan Hutan Riau (Jikalahari), Woro Supartinah, menyayangkan sikap Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri di Palembang, Parlas Nababan, yang memenangkan PT Bumi Mekar Hijau (BHM) atas gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Hakim Parlas Nababan dalam putusannya menyebut bahwa lahan yang terbakar bisa ditanami lagi. Sontak pernyataan ini menuai protes di media sosial dan masyarakat luas.

Keputusan yang diambil tersebut sangat tidak berpihak kepada masyarakat, sebagai korban dari dampak kebakaran asap yang terjadi pada 2015 lalu di kawasan Sumatera.

PT BMH diakuinya merupakan anak perusahaan dari Asia Pulp and Paper (APP), sebuah perusahaan yang memproduksi kertas terbesar di dunia. Tetapi khusus di Provinsi Riau, perusahaan itu tidak beroperasi, melainkan anak perusahaan APP yang lain dan juga memiliki catatan merah soal perambahan hutan lahan konsesi di Riau.

“Banyak anak perusahaan APP yang bermasalah di Riau. Tetapi hanya beberapa yang masuk ranah pengadilan pada tahun 2015 lalu,” ungkapnya saatdihubungi melalui telefon selular, Selasa (5/1).

Terkait putusan yang kontroversial diambil oleh Parlas Nababan, menurutnya sudah salah kaprah. Sebab soal pembakaran lahan bukan menyoal siapa yang memulai (masyarakat atau perusahaan). Tetapi siapa yang memiliki izin penggunaan lahan, dialah yang harus bertanggungjawab atas kejadian.

“Secara administrasi, perusahaan-perusahaan itu memiliki izin. Dan lahan yang terbakar tersebut di lahan mereka. Jadi, mereka lah seharusnya yang bertanggungjawab. Bukan menyalahkan masyarakat yang kebetulan lahannya berdampingan,” ketusnya.

Lebih lanjut, Woro menjelaskan lembaganya saat ini terus mendorong pemerintah Riau untuk tidak sembarangan mengeluarkan izin atau memperpanjang izin perusahaan yang benar-benar dianggap sudah melanggar aturan. Sehingga hutan dataran rendah terluas di dunia ini dapat dikembalikan lagi fungsinya seperti sediakala.

“Upaya dorongan menghentikan izin perusahaan bermasalah ke pemerintah Riau dan pusat melalui Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup terus kita suarakan. Jika memang keinginan dapat terkabul, kita mewakili masyarakat Riau meminta lahan tersebut dikembalikan seperti semula,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam pertimbangannya, majelis hakim yang dipimpin Parlas Nababan menolak seluruh gugatan yang diajukan Kementerian Lingkuhan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Hakim menilai kebakaran tak merusak lahan karema masih bisa ditanami tumbuhan akasia. Majelis hakim menilai tanaman akasia turut terbakar sehingga perusahaan mengalami kerugian.

Sebelumnya, sejak sebulan lalu digelar sidang gugatan perdata terhadap PT BMH di PN Palembang. KLHK menuntut ganti rugi material Rp2,6 triliun dan biaya pemulihan lingkungan Rp5,6 triliun atas kebakaran seluas 20.000 hektar di areal perusahaan itu pada 2014.(wol/mrz/data1)

Editor: Agus Utama

Check Also

Pemerintah AS Dukung Pembangunan Infrastruktur Transportasi Sumut

MEDAN, Waspada.co.id – Sebagai bagian dari dukungan pemerintah AS untuk infrastruktur transportasi di Indonesia, Departemen ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.