_
Home / Fokus Redaksi / Penurunan Tarif Angkutan di Sumut Tertunda
WOL Photo/Ega Ibra

Penurunan Tarif Angkutan di Sumut Tertunda

MEDAN, WOL – Penurunan tarif angkutan umum di Sumatera Utara dipastikan tertunda setelah Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara, HT Erry Nuradi belum menandatangani Surat Keputusan penurunan tarif angkutan jenis Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP).

Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Anthony Siahaan, Jumat (15/1).

“Sudah disiapkan SK-nya. Tapi Pak Gubernur butuh Pergub (Peraturan Gubernur,-red) untuk menjalankan SK tarif AKDP itu. Itu gak bisa gitu aja. Kalau belum ditandatangani gubernur belum bisa jadi Pergub,” katanya.

Seyogianya sesuai instruksi Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan, penurunan tarif dasar angkutan antarkota dan antarprovinsi (AKAP) kelas ekonomi serta angkutan penyeberangan turun sebesar lima persen dan diberlakukan sejak 15 Januari 2016.

Penurunan tersebut menyusul penurunan BBM terutama jenis solar dari Rp6.950 menjadi Rp5.650 per liter mulai 5 Januari 2016.

Tidak diketahui penyebab penundaan SK tersebut. Anthony juga tidak menjawab saat ditanyai terkait batas akhir pengesahan SK tersebut. “SK-nya disiapkan dulu, baru dinomori,” elaknya.

Penurunan tarif angkutan d arat di Sumut sebelumnya telah dirolak pengusaha angkutan darat yang tergabung dalam Organisasi Gabungan Angkutan Darat (Organda) Sumatera Utara.

Ketua Organda Sumut, Haposan Siallagan, beralasan penurunan tarif tersebut akan berdampak pada perekonomian para pelaku usaha angkutan, terutama sopir. Sebab menurutnya, penurunan harga BBM kali ini tidak signifikan.

“Kami keberatan. Terutama kalau angkot yang pakai bensin (sebutan Premium di Medan). Sementara penurunan harga cuma sedikit,” ujarnya Selasa lalu.

Ia menambahkan, pihaknya juga merasa keberatan karena penurunan harga BBM itu tidak diikuti dengan penurunan harga suku cadang (spare parts) dan kebutuhan kendaraan lainnya.

Mengutip Pelaksana Tugas, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Sugihardjo, penurunan tarif dasar sebesar lima persen, untuk AKAP wilayah I (Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara) tarif per kilometer dari Rp130 menjadi Rp123.

Sementara itu, untuk AKAP wilayah II (Kalimantan dan Sulawesi) dari Rp144 menjadi Rp135.

“Untuk angkutan penyeberangan, kita menghitungnya dari tarif Rp6.400 sesuai SK Juni 2015, bukan dari Rp6.700 atau Rp6.900,” katanya.

Sugihardjo menegaskan kepada operator angkutan umum wajib melakukan penyesuaian karena merupakan ketentuan pemerintah.(wol/cza/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Karyawan Outsourching Dilindungi 3 Program BPJamsostek

MEDAN, Waspada.co.id – Kepesertaan BPJamsostek sangat penting bagi para pekerja. Karena dengan menjadi peserta BPJamsostek, ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.