Kasus Suap Gatot, KPK Periksa 4 SKPD Sumut

Istimewa

JAKARTA, WOL – Empat Kepala Dinas di Provinsi Sumatera Utara dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mereka akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap Gatot Pujo Nugroho pada DPRD Sumut.

Keempat kepala dinas itu antara lain, Kepala Dinas Kesejahteraan dan Sosial Pemprovinsi Sumatera Utara, Asren Nasution, Kepala Dinas Pertanian Aspan Sofyan, Kepala Dinas Perkebunan Herawaty, dan Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Sumut Anthony Siahaan.

“Mereka akan dimintai keterangan untuk tersangka GPN (Gatot Pujo Nugroho),” kata Plh Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati di Jakarta, Selasa (19/1).

Bersama empat kepala dinas itu, penyidik KPK juga memanggil Hasangapan Tambunan selaku Kepala Badan Perpustakaan Pemprov Sumut. “Dia juga saksi untuk GPN,” ujar Yuyuk.

Dalam kasus ini KPK telah menetapkan enam tersangka dalam dugaan suap ini. Mereka yakni Gubernur Sumut nonaktif, Gatot Pujo Nugroho, Ketua DPRD Sumut, Ajib Shah, mantan Ketua DPRD Sumut, Saleh Bangun, dan mantan Wakil Ketua DPRD Sumut, Chaidir Ritonga, Kamaludin Harahap dan Sigit Pramono Asri.

Pemberian suap itu terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumut tahun 2012-2014, persetujuan perubahan APBD Sumut tahun 2013 dan 2014, pengesahan APBD Sumut tahun 2014 dan 2015 serta penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD Provinsi Sumut tahun 2015.

Gatot yang diduga sebagai pemberi disangka Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 64 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan, kelima legislator yang diduga penerima suap disangka Pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 64 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(inilah/ags/data1)