Usut Dana Hibah Poldasu Rp3,5 M

foto: Istimewa

MEDAN, WOL – DPRD Sumatera Utara, khususnya periode 2014-2019, gerah atas masalah pemberian hibah kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut tahun 2014.

Kegerahan itu dikemukakan anggota Komisi A DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan, kepada wartawan, Senin (14/12).

“Pertama, pemberian hibah itu harus melalui mekanisme. Iya, untuk instansi vertikal seperti Poldasu dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) itu dananya dari pusat. Sekarang pertanyaannya, apa latarbelakang Pemprov Sumut berian dana hibah itu? Kalau melihat tahun 2014 lalu, kondisi keuangan Pemprovsu tidak stabil. Dengan begitu, harusnya pemberian hibah itu dikaji ulang. Mestinya yang prioritas dulu diutamakan. Ini periode sebelumnya yang mengesahkan,” ungkap Sutrisno.

Ditambahkan, hal yang sama harusnya tidak lagi terulang di tahun-tahun depan. Butuh evaluasi ekstra, untuk pengawasan alokasi anggaran. “Kedua, itu harus dievaluasi, jangan sampai terjadi lagi,” imbuhnya.

Lantas disinggung apakah latarbelakang pemberian hibah tersebut karena adanya bargaining atau pengkondisian, supaya kasus yang diduga melibatkan pejabat Pemprovsu tidak dituntaskan Poldasu?

Advertisement

Menjawab itu, politisi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini menegaskan, bila ada korelasi antara pemberian hibah itu dengan pengkondisian sejumlah kasus yang ditangani Poldasu dan Kejatisu, maka sebaiknya Poldasu diusut. Dan dia meminta, supaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan langsung.

“Ketiga, bila itu memiliki, misalnya bargaining terhadap penanganan sejumlah kasus, seperti saat ini tengah gencar-gencarnya pemeriksaan terhadap penerima bansos, maka sebaiknya mereka (Poldasu) juga diperiksa. Sebaiknya, KPK yang melakukan pengusutan terhadap kepolisian,” tandasnya.

Ditanya, siapakah yang bertanggungjawab dalam masalah pemberian hibah ini, Sutrisno menegaskan, tidak hanya Pemprovsu selaku pemberi dan Poldasu selaku penerima yang harus bertanggungjawab, tapi juga kalangan DPRD Sumut yang telah mengesahkan APBD yang memuat pemberian hibah tersebut.

“Kalau sudah disahkan oleh DPRD dan menjadi APBD, berarti eksekutif dan legislatif yang harus bertanggungjawab. Bukan persoalan siapa yang memberi dan siapa yang meminta. Kalau ada di APBD, tidak mengarah ke gratifikasi.

Namun yang patut ditelusuri, apa latarbelakang pemberian hibah itu? Dalam hal ini juga, selain Pemprovsu dan DPRD periode sebelumnya yang harus bertanggungjawab, Poldasu dan Kejatisu juga harus bertanggungjawab dan mesti turut diperiksa,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kapolda Sumut, Irjen Pol Ngadino, yang dikonfirmasi wartawan, mengakui jika dia mendapat ‘warisan’ hibah Pemprovsu berupa kendaraan operasional Kapoldasu, dari Kapoldasu sebelumnya, Irjen Pol Eko Hadi Sutedjo.

“Saya serah terima, ada kendaraan dinas yang saya pakai sekarang,” jawab mantan Wakil Kepala Badan Pertahanan dan Keamanan (Wakabaharkam) Mabes Polri ini, ketika dikonfirmasi wartawan via seluler, Minggu (13/12) malam.

Diketahui, dalam draf APBD Perubahan Sumut 2014 didapati, judul belanja hibah barang yang diserahkan kepada pihak ketiga pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Anggaran pada APBD Perubahan 2014 sebesar Rp8.471.600.000. Sebelumnya pada APBD murni dianggarkan Rp3.050.000.000. Terjadi penambahan sebesar Rp5.421.600.000.

Hibah yang dialokasikan untuk Poldasu senilai Rp3,520 miliar terbagi dalam tiga item, antara lain untuk satu unit mobil Patwal keperluan Poldasu sebesar Rp560 juta, satu unit kendaraan operasional keperluan perwira tinggi sebesar Rp510 juta dan satu unit keperluan Kapoldasu sebesar Rp1,920 miliar.(wol/data1)

Editor: SASTROY BANGUN