Takut KPK, Para Pejabat Sumut Cari Pengamanan?

Ilustrasi/WOL Photo

MEDAN, WOL – Kasus suap interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) sampai saat ini belum juga ada perkembangan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum juga menetapkan tersangka baru, walaupun para pejabat di Pemerintahan Provinsi Sumut (Pemprovsu) telah menjalani pemeriksaan terkait kasus yang menyeret Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo Nugroho dan lima pimpinan DPRDSU menjadi tersangka dan ditahan oleh KPK.

Menurut Ketua Presedium Pemerhati Indonesia Bersih (PIB) Rosisyanto  para pejabat Pemprovsu yang telah menjalani pemeriksaan KPK saat ini  tengah sibuk mencari pengamanan agar tidak dijadikan tersangka oleh KPK . Upaya pencarian pengamanan tersebut mulai dari jenderal polisi sampai pengacara kondang.

” Namun sayang, upaya para pejabat Pemprovsu itu akan berakhir sia-sia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengetahui langkah para pemberi dan penerima suap Gatot Pujo Nugroho tersebut. KPK telah berencana menyapu bersih semua pejabat Pemprov Sumut yang terlibat langsung dengan kasus suap Gatot. Sumut mau dijadikan contoh pemberantasan korupsi,” ucap  Rosisyanto.

Menurut Rosisyanto, langkah mencari pengamanan diri kepada jenderal polisi dan pengecara kondang akan berdampak fatal bagi pejabat Pemprov Sumut. Apa yang dilakukan oleh para pejabat itu akan semakin mempersulit dirinya sendiri.

Advertisement

“Itu akan sia-sia. Mereka akan mempersulit diri mereka sendiri. KPK sudah tahu upaya-upaya itu. Kita masih yakin KPK bersih dari lobi-lobi koruptor,” sebut Rosisyanto.

Rosisyanto yang pernah melaporkan dugaan gratifikasi Gatot Pujo Nugroho kepada Ketua KAI Indra Sahnun Lubis ke KPK, meminta KPK agar menahan semua pejabat Pemprov Sumut yang terlibat suap Gatot dan korupsi APBD Sumut.

“KPK jangan tebang pilih, semua yang terlibat suap dan korupsi APBD Sumut wajib ditahan. Masyarakat Sumut sudah pasti menginginkan itu,” ucapnya.

KPK, lanjut Rosisyanto, jangan berpikir jika para pejabat Pemprov Sumut yang terlibat suap Gatot dan Korupsi APBD, akan menyusahkan negara jika dipenjara.

“Untuk apa mereka di luar cuma mencuri uang rakyat, lebih baik mereka itu dipejarakan. KPK harus ingat, penajara di Indonesia masih muat untuk semua koruptor Sumut,” tegas Rosisyanto.(wol/rdn/data1)