Sopou Pilkada Simalungun Lapor ke KPK, PT TUN Bantah Disuap

Istimewa

MEDAN, WOL – Terkait laporan lembaga pemantau pemilihan kepala daerah, Sopou Pilkada, terhadap PT TUN Medan ke Komisi Yudisial (KY) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga terima suap dan dianggap melakukan pelanggaran kode etik, salah seorang pegawai PT TUN, Joe Frezer Sipayung, mengatakan, tidak ada masalah.

“Sah-sah saja pihak lembaga pemantau pilkada tersebut melapor ke KY maupun KPK, mengenai putusan sela dalam kasus sengketa Pilkada di Kabupaten Simalungun. Kita lihat sajalah prosesnya nanti,” terang Joe kepada Waspada Online, usai sidang gugatan Calon Bupati Simalungun, JR Saragih, Senin (14/12).

Menurutnya, kalaupun ada dugaan-dugaan laporan yang disampaikan kepada KPK maupun KY tersebut, sifatnya belum final. Tetapi sidang yang pada tanggal 8 Desember kemarin merupakan sidang putusan sela.

“Yang kemarin tersebut merupakan sidang putusan sela. Tidak ada kita disuap. Dan saat ini sidang sengketa Pilkada Simalungun tersebut belum final atau selesai,” tutur Joe.

Diketahui, lembaga pemantau pemilihan kepala daerah, Sopou Pilkada, akan melaporkan PT TUN Medan kepada KY dan KPK karena dianggap melakukan pelanggaran kode etik.

Advertisement

“Kami akan laporkan PT TUN ke KPK dan KY kedua lembaga tersebut diduga melakukan pelanggaran kode etik,” kata Ketua Sopou Pilkada Simalungun, Pahala Sihombing, di Medan, Jumat (11/12) lalu.

Pahala menuturkan, keinginan mereka melaporkan PT TUN ke lembaga super bodi tersebut karena diduga ada transaksi suap dan kerugian negara sebesar Rp2,3 miliar karena pembatalan Pilkada Simalungun akibat putusan PT TUN.

Sedangkan laporan ke Komis Yudisial karena sebelum memutuskan perkara JR Saragih-Amran Sinaga, PT TUN tidak melakukan kroscek mengenai data yang dibawa oleh pasangan nomor 5 tersebut.

“Berdasarkan surat yang kami terima dari Panwaslih Simalungun bahwa Panwaslih tidak pernah menerbitkan surat tentang yang menyatakan bahwa mereka merekomendasikan agar JR Saragih dan Amran Sinaga diikutsertakan dalam Pilkada 2015,” katanya.

PT TUN Medan mengabulkan gugatan calon Bupati Simalungun JR Saragih yang menggugat keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Simalungun yang sempat membatalkan pencalonannya.

“Dalam pertimbangan kami, terdapat keadaan yang sangat mendesak, bahwa dalam hal ini penggugat dirugikan dengan keputusan KPUD Simalungun. Kedua, bahwa pertimbangan kami, surat suara telah dicetak, sehingga jika dibatalkan, menyebabkan pemborosan dan kerugian keuangan negara,” ungkap majelis hakim yang diketuai Asmin Simanjorang, beberapa waktu lalu.(wol/lvz/data2)

Editor: SASTROY BANGUN